Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto memanggil pejabat setingkat menteri untuk membahas soal Pusat Data Nasional (PDN).
Dalam undangan yang diterima Bisnis, Menko Hadi menggelar rapat koordinasi untuk membahas penggantian Pusat Data Nasional (PDN) 2 yang diserang Ransomware.
"Menkopolhukam Hadi Tjahjanto memimpin rakor tingkat menteri [dalam] pembahasan penggantian Pusat Data Nasional 2 yang diserang Ransomware," dalam undangan Humas Kemenkopolhukam, Senin (1/7/2024).
Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi telah tiba pukul 10.08 WIB di kantor Kemenkopolhukam.
Kemudian, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian serta Direktur Utama PT Telkom Indonesia Ririek Adriansyah juga turut dikonfirmasi dalam rakor ini.
Adapun, untuk Panglima TNI diwakilkan oleh Kasum TNI Letjen Bambang Iswaman serta Dansatsiber Brigjen Ari Yulianto. Sementara, Kapolri diwakilkan oleh Dirsiber Himawan Bayu Aji.
Baca Juga
Sekadar informasi, gangguan server Pusat Data Nasional (PDN) disebabkan oleh serangan ransomware LockBit 3.02. Bahkan, pihak peretas meminta tebusan kepada pemerintah hingga US$8 juta untuk menghentikan serangan terhadap pusat data nasional tersebut.
LockBit bukanlah virus, melainkan salah satu grup peretas yang aktif sejak 2019 yang pada awalnya dikenal dengan nama ABCD merupakan grup operator ransomware.
Grup peretas itu sempat menginfeksi Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan menggunakan Ransomware-as-a-Service (RaaS) yang merupakan warisan dari Lockbit dan Lockbit 2.0. LockBit, yaitu varian terbaru versi 3.0 atau juga dikenal dengan Lockbit Blackz.
Serangan tersebut memiliki kemampuan yang mampu menyesuaikan berbagai opsi selama kompilasi dan eksekusi muatan. LockBit 3.0 menggunakan pendekatan modular dan mengenkripsi muatan hingga eksekusi, yang menghadirkan hambatan signifikan untuk analisis dan deteksi malware.
