Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko membantah adanya arahan atau intevensi dari pemerintah pusat terkait dengan penyidikan terhadap Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
Hal ini dia sampaikankan usai melaksanakan Rapat Internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai tata kelola dan tata niaga tanaman kratom di Istana Merdeka, Kamis (20/6/2024).
“Kalau saya melihatnya bukan itu. Saya melihatnya bukan di situ. Ada pertimbangan-pertimbangan hukum lain mungkin menjadi pertimbangan KPK,” ujarnya kepada wartawan.
Untuk diketahui, agenda pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto oleh dua lembaga penegak hukum terus menyita perhatian publik.
Belum habis keriuhan di media sosial akibat pemeriksaan Hasto di Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong, politikus asal Yogyakarta itu telah dijadwalkan menjadi saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami kasus Harun Masiku.
Kembali sedikit ke belakang, pada Selasa (4/6/2024) siang, Hasto telah memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong. Dia diadukan Hendra dan Bayu Setiawan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya berdasarkan wawancara Hasto di media massa pada medio Maret lalu.
Baca Juga
Saat itu, Hasto memberikan pernyataan ke kanal berita terkait indikasi kecurangan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pernyataannya itu pun diduga memuat kabar bohong yang bisa menimbulkan amuk masyarakat.
Tak lama berselang, Hasto kemudian dikabarkan akan mendapatkan panggilan dari KPK untuk menjadi saksi pada kasus suap penetapan anggota DPR 2019–2024 dengan tersangka Harun Masiku. Pemanggilan Hasto pun telah diagendakan pada pekan depan.
Ini bukan pemanggilan pertama bagi Hasto dalam kasus Harun Masiku yang masih buron hingga saat ini. Hasto pernah dimintai keterangan oleh komisi antirasuah ini pada 2020 untuk duduk perkara yang sama.
Namun, KPK mengeklaim pemeriksaan kali ini akan menggali keterangan Hasto terkait informasi terbaru yang diperoleh penyidik.
Sontak, agenda pemeriksaan terhadap orang kepercayaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu pun menuai tudingan mulai dari upaya pembungkaman hingga penggembosan di tubuh partai berlogo banteng itu.
