Bisnis.com, JAKARTA — Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Global Ukraina digelar di resor Burgenstock, Swiss, pada 15-16 Juni 2024.
Departemen Luar Negeri Federal Swiss (FDFA) mengatakan bahwa negaranya telah mengundang lebih dari 160 delegasi di tingkat kepala negara dan pemerintahan ke pertemuan puncak tersebut.
Adapun delegasi tersebut merupakan perwakilan dari sekitar 120 negara, termasuk G7, G20, BRICS, Uni Eropa, dan sejumlah organisasi internasional, terutama PBB, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) dan Dewan Eropa. Undangan juga telah disampaikan kepada Vatikan dan Patriark Konstantinopel.
Kementerian Luar Negeri Swiss melaporkan bahwa perwakilan negara yang hadir ada sebanyak 92 negara, termasuk 57 kepala negara dan pemerintahan, serta 8 organisasi internasional, di lokasi KTT di dekat Danau Lucerne itu.
Dilansir Reuters, berikut ini adalah teks lengkap rancangan komunike yang dikeluarkan untuk KTT Perdamaian Global Ukraina yang digelar di Swiss, pada 15-16 Juni 2024:
“Perang yang sedang berlangsung antara Federasi Rusia melawan Ukraina terus menimbulkan penderitaan dan kehancuran berskala besar bagi manusia, serta menciptakan risiko dan krisis yang berdampak global bagi dunia. Kami berkumpul di Swiss pada tanggal 15-16 Juni 2024 untuk meningkatkan upaya-upaya tingkat tinggi dialog mengenai jalan menuju perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi bagi Ukraina. Kami menegaskan kembali resolusi A/RES/ES-11/1 dan A/RES/ES-11/6 yang diadopsi pada Majelis Umum PBB dan menggarisbawahi komitmen kami untuk menegakkan Hukum Internasional, termasuk Piagam PBB".
Baca Juga
“KTT ini dibangun berdasarkan diskusi-diskusi sebelumnya yang telah dilakukan berdasarkan Formula Perdamaian Ukraina dan proposal perdamaian lainnya yang sejalan dengan hukum internasional, termasuk Piagam PBB".
“Kami sangat mengapresiasi keramahtamahan Swiss dan inisiatifnya menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi sebagai wujud komitmen kuat Swiss dalam memajukan perdamaian dan keamanan internasional".
“Kami melakukan pertukaran berbagai pandangan yang bermanfaat, komprehensif dan konstruktif mengenai jalan menuju kerangka perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi, berdasarkan hukum internasional, termasuk Piagam PBB. Secara khusus, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk menahan diri dari ancaman tersebut, atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara, prinsip kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah semua negara, termasuk Ukraina, dalam batas-batas negara yang diakui secara internasional, termasuk perairan teritorial, dan penyelesaian sengketa melalui cara-cara damai sebagai prinsip hukum internasional".
“Kami juga memiliki visi yang sama mengenai aspek-aspek penting berikut ini:
"Pertama, setiap penggunaan energi nuklir dan instalasi nuklir harus aman, terlindungi, dan ramah lingkungan. Pembangkit dan instalasi tenaga nuklir Ukraina, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia, harus beroperasi dengan aman dan terjamin di bawah kendali kedaulatan penuh Ukraina dan sejalan dengan prinsip-prinsip IAEA dan di bawah pengawasannya".
“Ancaman atau penggunaan senjata nuklir apapun dalam konteks perang yang sedang berlangsung melawan Ukraina tidak dapat diterima".
"Kedua, ketahanan pangan global bergantung pada produksi dan pasokan produk pangan yang tidak terputus. Dalam hal ini, navigasi komersial yang bebas, lengkap dan aman, serta akses ke pelabuhan laut di Laut Hitam dan Laut Azov, sangatlah penting. Serangan terhadap pedagang kapal di pelabuhan dan sepanjang rute, serta terhadap pelabuhan sipil dan infrastruktur pelabuhan sipil, tidak dapat diterima".
“Ketahanan pangan tidak boleh dipersenjatai dengan cara apapun. Produk pertanian Ukraina harus diberikan secara aman dan gratis kepada negara ketiga yang berkepentingan".
"Ketiga, semua tawanan perang harus dibebaskan melalui pertukaran penuh. Semua anak-anak Ukraina yang dideportasi dan dipindahkan secara tidak sah, serta semua warga sipil Ukraina lainnya yang ditahan secara tidak sah, harus dikembalikan ke Ukraina".
“Kami percaya bahwa mencapai perdamaian memerlukan keterlibatan dan dialog antara semua pihak. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengambil langkah-langkah konkrit di masa depan dalam bidang-bidang tersebut di atas dengan keterlibatan lebih lanjut dari perwakilan semua pihak".
“Piagam PBB, termasuk prinsip-prinsip penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan semua negara, dapat dan akan menjadi dasar dalam mencapai perdamaian komprehensif, adil dan abadi di Ukraina".
