Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dilaporkan ke KPK, Khofifah Dejavu Kejadian 6 Tahun yang Lalu

Khofifah Indar Parawansa merespons soal laporannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Sosial (Kemensos).
Mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan pelaporannya ke KPK sama seperti 6 tahun silam saat akan maju pada Pilkada Jatim 2018/Bisnis-Anshary Madya Sukma
Mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan pelaporannya ke KPK sama seperti 6 tahun silam saat akan maju pada Pilkada Jatim 2018/Bisnis-Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, JAKARTA - Khofifah Indar Parawansa merespons soal pelaporannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus dugaan korupsi di Kementerian Sosial (Kemensos).

Dia menduga bahwa laporannya ke lembaga antirasuah tersebut bermuatan politis. Bahkan, Khofifah menyebut pola yang sama juga terjadi saat dia mencalonkan diri sebagai Cawagub Jatim pada 2018.

"Iya [diduga] itu persis terjadi enam tahun yang lalu. Pada saat kami running kampanye juga kayaknya pihak yang sama menyampaikan itu," kata Khofifah di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2024).

Dengan demikian, dia menyarankan kepada seluruh pihak untuk melakukan pengecekan secara mendetail soal pelaporannya ke KPK.

"Mungkin bisa cek di dumas laporan seperti apa. Begitu ya," pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, mantan Gubernur Jawa Timur itu dilaporkan ke KPK atas dugaan kasus korupsi saat dirinya menjabat Menteri Sosial (Mensos).  

Untuk diketahui, Khofifah menjabat sebagai Mensos pada periode 2014–2018 dan mengundurkan diri untuk maju di Pemilihan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.  

Kini, Khofifah dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi oleh Forum Komunikasi Masyarakat Sipil. Mereka mengaku sudah pernah mendatangi KPK untuk melaporkan proyek di Kementerian Sosial (Kemensos) di bawah Khofifah itu pada enam tahun yang lalu.  

Dalam laporan tersebut, dugaan korupsi yang dimaksud terkait dengan proyek verifikasi dan validasi orang miskin. Dugaan kerugian itu didapatkan dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2016.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper