Bisnis.com, JAKARTA - Ketua dua partai di pemerintahan Israel, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dari Zionisme Keagamaan dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dari Otzma Yehudit, mengancam akan mundur dan menjatuhkan pemerintah.
Ancaman tersebut muncul karena alasan usulan pembebasan sandera dan kesepakatan gencatan senjata di Gaza, diadopsi oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, pada Sabtu malam (1/6/2024).
Kedua pemimpin partai tersebut mengklaim bahwa kesepakatan gencatan senjata tersebut akan mengakhiri perang tanpa tercapainya tujuan perang utama untuk menghancurkan Hamas.
Dilansir Times of Israel, keduanya juga bersumpah akan menarik partainya keluar dari koalisi jika kesepakatan gencatan senjata tersebut diterima.
Adapun kedua partai tersebut memenangkan 14 kursi ketika mencalonkan diri bersama dalam Pemilu 2022 dan sangat penting bagi mayoritas pemerintahan koalisi inti PM Benjamin Netanyahu yang beranggotakan 64 orang.
Sementara itu, pemimpin oposisi Yair Lapid menegaskan kembali janjinya untuk memberikan jaring pengaman politik kepada Netanyahu, untuk memastikan pemerintahannya tidak akan menyerah pada kesepakatan tersebut, namun Yesh Atid dari Lapid tidak akan memberikan dukungan kepada koalisi dalam isu-isu lain.
Baca Juga
"Israel harus melakukan kesepakatan ini, sekarang sebelum para sandera meninggal di sana [di Gaza]," kata Lapid.
Berbeda dengan tanggapan kelompok sayap kanan, Ketua Partai Persatuan Nasional dan Menteri Kabinet Perang Benny Gantz menyerukan agar kabinet perang bersidang sesegera mungkin untuk merumuskan langkah-langkah ke depan.
Partai Gantz bergabung dengan koalisi beberapa hari setelah serangan Hamas pada 7 Oktober dan mengancam akan keluar jika Netanyahu tidak mengambil serangkaian keputusan strategis mengenai perang tersebut pada 8 Juni mendatang. Mereka juga memegang 8 kursi, dan karena itu Netanyahu dapat mempertahankan kekuasaan, tapi hal ini tidak akan bisa bertahan lama tanpa adanya partai-partai sayap kanan.
Presiden AS Joe Biden mengungkapkan bahwa proposal baru Israel untuk gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan telah diajukan ke Hamas melalui Qatar, pada Kamis (30/5/2024). Pihaknya juga menguraikan beberapa elemen kunci proposal tersebut secara rinci, mendesak Hamas untuk menerimanya dan pemerintah Israel untuk mendukungnya.
Biden mengatakan tawaran itu akan memulangkan semua sandera, menjamin keamanan Israel, menciptakan hari-hari yang lebih baik di Gaza tanpa Hamas berkuasa, dan membuka jalan bagi penyelesaian politik yang memberikan masa depan yang lebih baik bagi Israel dan Palestina, meskipun dia tidak merinci bahwa Hamas akan digulingkan dari kekuasaannya.
Meski begitu, Netanyahu telah menyatakan bahwa tidak akan ada gencatan senjata permanen di Gaza sampai kemampuan militer dan pemerintahan Hamas dihancurkan.
Seorang pejabat Israel yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah, dan mereka akan menghancurkan kemampuan militer dan sipil Hamas, membebaskan para sandera, dan memastikan bahwa Gaza akan kembali berkuasa.
Namun usulan Israel, menurut pejabat itu, akan memastikan bahwa Israel dapat mencapai semua persyaratan ini sebelum gencatan senjata permanen berlaku.
Mitra koalisi PM Israel dengan tegas menyatakan bahwa apapun selain penghancuran Hamas tidak akan dapat diterima oleh mereka.
Adapun dalam sebuah pernyataan...
