Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang politik Puan Maharani mengatakan bahwa rapat kerja nasional alias rakernas merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem Pemilu.
Hal ini disampaikannya dalam penutupan rapat kerja nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol Jakarta, Minggu (26/5/2024).
“Kami merekomendasikan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila,” ujarnya dalam forum tersebut.
Menurutnya, peningkatan kualitas demokrasi berlandaskan Pancasila diharapkan dapat memperkuat pelembagaan partai dan mendorong perlakuan setara serta adil antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan.
Penyebabnya, dia menekankan bahwa saat ini seluruh Kader PDIP di Rakernas V menilai bahwa demokrasi Indonesia tengah memburuk akibat penyalahgunaan kekuasaan sampai adanya pelanggaran etika di pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Apalagi, kata Puan salah satu butir keputusan Rakernas V PDIP adalah penilaian tentang pelaksanaan Pemilu 2024 adalah yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Baca Juga
“Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang,” tuturnya.
Putri Megawati Soekarnoputri itu juga menyebut, buruknya penyelenggaraan Pemilu 2024 juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu.
Wanita yang juga menjadi Ketua DPR RI ini menilai untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang (checks and balances). Pada saat bersamaan, salah satu tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui Pemilu.
“Konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan,” pungkas Puan.