Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyatakan pihaknya tidak mengenal istilah oposisi atau partai penentang pemerintah terpilih.
Said berpendapat, karena Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial maka istilah oposisi kurang tepat digunakan.
"Pertama, kami tidak mengenal oposisi karena kita adalah presidensial," ujar Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024).
Lebih lanjut, dia mengatakan PDIP juga tidak akan langsung menyatakan sikap kepartaian ihwal posisi dalam pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dalam ajang rapat kerja nasional (rakernas) ke-V pada akhir pekan ini.
Menurut Said, partai sudah menyerahkan hak prerogatif kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menentukan sikap apakah akan berada di luar atau dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, deklarasi tersebut tidak akan terjadi dalam rakernas ke-V nanti.
"Rakernas itu [membahas] strategis lima tahun ke depan, apa sih tantangan bagi bangsa ini, baik secara ekonomi, ideologi, budaya, dan sosial serta pertahanan. Itu yang jauh lebih penting daripada berkutat soal dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan," jelas ketua Badan Anggaran DPR ini.
Baca Juga
Di samping itu, Said mengakui komunikasi antara PDIP dengan pihak presiden terpilih Prabowo terus berjalan. Menurutnya, pertemuan antara Megawati dan Prabowo juga sedang diusahakan untuk terwujud.
Meski demikian, dia mengklaim PDIP tidak akan mengurusi soal pembentuk kabinet pemerintahan Prabowo. Said mengatakan, urusan kementerian merupakan hak prerogatif seorang presiden.
