Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PDIP Geram Praktik Suap Makin Merajalela di Pemerintahan Jokowi

PDIP buka suara soal pernyataan politik uang yang disebut semakin marak terjadi di pemerintahan Presiden Jokowi.
Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan orasi politiknya saat kampanye akbar capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mhafud MD di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024). Kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat Bukan Konglomerat itu digelar untuk pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada kontestasi Pilpres 2024 ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan orasi politiknya saat kampanye akbar capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mhafud MD di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024). Kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat Bukan Konglomerat itu digelar untuk pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada kontestasi Pilpres 2024 ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - PDI-Perjuangan (PDIP) akhirnya angkat bicara mengenai pernyataan anggota DPR Hugua tentang usulan politik uang dilegalkan.

Juru Bicara PDI-Perjuangan, Chico Hakim mengemukakan bahwa Hugua sudah tidak tahan dengan maraknya politik uang yang terjadi pada Pemilu 2024 kemarin.

Parahnya lagi, kata Chico, penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum terkesan membiarkan politik uang yang terjadi secara kasat mata.

"Bahwa yang bersangkutan menyampaikan pernyataan tersebut tidak lebih mengarah ke sarkasme karena yang bersangkutan muak dengan begitu maraknya praktik money politics selama musim kampanye," tuturnya di Jakarta, Kamis (16/5).

Chico mengatakan praktik penggunaan uang sebagai upaya memuluskan tujuan tidak hanya terjadi saat pemilu 2024 saja. Namun, aparat pemerintahan dari tingkat paling rendah sampai aparat penegak hukum juga dinilai sudah terbiasa dengan permainan uang suap.

Chico pun menyentil pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berkali-kali terbukti melakukan praktik suap jual-beli predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk lembaga/kementerian yang bermasalah.

"Praktik sogok menyogok yang begitu lazim terjadi di negeri ini sudah pada taraf yang memprihatinkan, dari mulai membeli suara rakyat hingga membeli predikat WTP dari oknum BPK," katanya.

Dia menuding bahwa praktik tersebut bisa terjadi karena kegagalan Pemerintahan Joko Widodo yang tidak pernah serius untuk  memberantas upaya suap-menyuap.

Chico juga berharap kegagalan pemerintah hari ini tidak terjadi lagi di Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Semoga kegagalan kepemimpinan negara hari ini dalam memberantas atau paling tidak meminimalisir praktik yang tidak terhormat seperti ini tidak menjadi bagian dari keberlanjutan kepemimpinan yang akan datang," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper