Bisnis.com, JAKARTA - Kasus penanganan sengketa Hotel Sulan yang melibatkan Pontjo Sutowo melalui PT Indobuildco dan sejumlah pihak mulai dari Mensesneg hingga Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) masih berlanjut.
Indobuildco bakal menghadirkan ahli pada sidang lanjutan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap para tergugat tersebut. Ahli yang dihadirkan itu merupakan mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), Idrus Alaydrus.
Kuasa hukum Indobuildco, Hamdan Zoelva mengatakan ahli yang dihadirkan itu untuk menjelaskan bagaimana penghitungan ganti rugi yang harus dibayarkan pihak Tergugat apabila mengambil alih Hotel Sultan.
Suasana Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (4/10/2023). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
"Ahlinya yang kami ajukan mantan [pejabat] BPN. Sebenarnya tadi hanya fokus pada kalau seandainya negara mengambil alih tanah dan lokasi itu [Hotel Sultan], bagaimana menghitung ganti kerugian," kata Hamdan saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2024).
Untuk diketahui, gugatan ganti rugi yang diajukan oleh pihak Indobuildco kepada Tergugat yakni senilai Rp28 triliun.
Baca Juga
Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, ganti rugi Rp28 triliun yang digugat itu terdiri dari kerugian materiil Rp18 triliun dan immateriil Rp10 triliun.
"Kita dengan [gugatan] PMH [perbuatan melawan hukum] ini, baik yang materiil dan immateriil totalnya Rp28 triliun," ujar Yosef Benediktus Badeoda, kuasa hukum Indobuildco lainnya yang hadir pada persidangan tersebut.
Hakim Akan Tinjau Langsung Hotel Sultan
Adapun sidang gugatan perdata itu kini sudah memasuki tahap pembuktian. Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menjadwalkan sidang pemeriksaan setempat (PS), Jumat (17/5/2024), sebagai sidang agenda lanjutan perkara tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Zulkifli Atjo pada sidang lanjutan gugatan Indobuildco terhadap Mensesneg, Menteri ATR/BPN, Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dan PPKGBK di PN Jakarta Pusat siang ini, Selasa (14/5/2024).
Zulkifli menjelaskan bahwa pihaknya akan menggelar sidang pemeriksaan setempat langsung di Blok 15 Kawasan GBK atau Hotel Sultan. Lokasi itu menjadi obyek gugatan pada sidang perdata tersebut.
Suasana Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (4/10/2023). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
"Hari Jumat kita PS [pemeriksaan setempat]. Jumat ini, tanggal 17 Mei setelah salat Juhur. Kita di lokasi saja," ujarnya kepada peserta sidang dari pihak Penggugat dan Tergugat.
Zulkifli juga menjelaskan bahwa agenda sidang perdata itu sudah mendekati agenda pembacaan putusan. Setelah sidang pemeriksaan setempat Jumat ini, hakim akan menyusun kesimpulan.
Pihak Tergugat yakni PPKGBK mengatakan, proses pengambilan putusan oleh majelis hakim bisa memakan waktu sekitar satu bulan setelah kesimpulan.
"Nanti pengajuan kesimpulan baru keputusan mungkin empat minggu atau sebulan," kata kuasa hukum PPKGBK, Asep Ridwan saat ditemui usai persidangan di PN Jakarta Pusat.
Kronologi Sengketa Hotel Sultan
Untuk diketahui, perkara gugatan Indobuildco kepada negara berawal dari rencana pemerintah untuk mengeksekusi putusan pengadilan yang menyatakan sah HPL No.169/HPL/BPN/89 atas Blok 15 Kawasan GBK.
Oleh sebab itu, kubu Pontjo Sutowo menggugat empat pihak yakni Menseneg, Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dan PPKGBK dengan gugatan perbuatan melawan hukum ke PN Jakarta Pusat.
Berdasarkan catatan Bisnis, HPL Mensesngeg cq. PPKGBK atas Blok 15 Kawasan GBK digugat oleh Indobuildco hingga empat kali Peninjauan Kembali (PK), namun tetap akhirnya kalah. Oleh sebab itu, pemerintah menyatakan ingin mengeksekusi putusan pengadilan tersebut usai masa berlaku HGB Indobuildco di Hotel Sultan habis di 2023 lalu.
Di sisi lain, pihak Indobuildco milik Pontjo Sutowo berpendapat bahwa HGB No.26 dan HGB No.27 milik Indobuildco yang diterbitkan pada 1973 masih bisa diperpanjang lagi. Hal itu merujuk pada masa berlaku HGB sepanjang 80 tahun sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) No.18/2021.
