Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
MK menganggap kubu pasangan calon nomor 01 tidak bisa membuktikan dalil dalam perkara Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024.
"Menolak permohonan untuk seluruhnya," Ketua Majelis Hakim Konstitusi Suhartoyo, Senin (22/4/2024).
Adapun dalam pertimbangannya hakim kontistusi menganggap bahwa kubu 01 tidak mampu membuktikan tudingan cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi), politisasi bansos, hingga cacat etik pencalonan Gibran Rakabuming Raka.
Soal bansos misalnya, hakim konstitusi menganggap tidak ada korelasi antara pembagian bansos tersebut dengan raihan suara pihak Prabowo-Gibran.
Padahal sebelumnya, tim hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) mengaku percaya diri (pede) permohonan Tim Hukum AMIN akan dikabulkan oleh Hakim Konstitusi.
Baca Juga
"Kami sangat optimis, sangat optimis, sangat yakin, masih, dan sangat optimis permohonan kami akan dikabulkan," jelas Ketua Tim Hukum AMIN Ari Yusuf Amir usai menyerahkan dokumen kesimpulan belum lama ini.
Dia menjelaskan, pihaknya sudah mengajukan ratusan bukti, saksi, dan ahli selama proses persidangan. Oleh sebab itu, Tim Hukum AMIN mendalilkan telah terjadi pengkhianatan dan pelanggaran konstitusi dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024.
Ari mengaku senang karena para Hakim Konstitusi sudah sungguh-sungguh memeriksa perkara sengketa Pilpres 2024 melalui kacamata kualitatif, bukan kuantitatif.
"Jadi tidak sama sekali membahas tentang angka-angka di sana, alhamdulillah. Jadi harapan kami sudah terlaksana dengan baik dan kami sudah sangat puas dengan proses persidangan ini," katanya.
Dia pun meminta setiap pihak berdoa agar para Hakim Konstitusi diberi keteguhan, keberanian, dan ketegasan agar memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024 dengan seadil-adilnya.
Sebagai informasi, selain Tim Hukum AMIN, kubu Ganjar-Mahfud, Prabowo-Gibran, KPU, dan Bawaslu juga dijadwalkan serahkan kesimpulan sidang sengketa hasil Pilpres 2024 masing-masing ke MK pada hari ini. Nantinya, MK akan memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin (22/4/2024) pekan depan.
