Bisnis.com, JAKARTA — Empat menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan program bantuan sosial atau bansos yang dijalankan pemerintah tidak ditujukan untuk memenangkan paslon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.
Hal itu terungkap dalam lanjutan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Jumat (5/4/2024). Keempat menteri Jokowi itu bersama dengan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito dijadwalkan menjadi saksi dalam persidangan hari ini.
Keempat sosok pembantu Jokowi itu ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Dalam persidangan hari ini, Majelis Hakim MK mendalami keterangan dari keempat menteri tersebut lantaran salah satu dalil yang diajukan para pemohon dalam sengketa hasil Pilpres 2024 berkaitan dengan pemanfaatan bansos. Program pemerintah tersebut dituding membantu pemenangan pasangan calon Prabowo Subianto yang juga masih berstatus menteri KIM dan Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Jokowi.
TIDAK TERKAIT
Dalam kesaksiannya Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan bahwa program bagi-bagi bansos pemerintah tidak terkait dengan kontestasi pemilu.
Muhadjir mengatakan pihaknya memahami apabila tugas dan fungsi Kemenko PMK untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu.
Baca Juga
“Namun, perlu kami tegaskan pelaksanaan program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya, serta menghapus kemiskinan ekstrem,” katanya di Ruang Sidang Gedung MK.
Dia menjelaskan, keterlibatan Kemenko PMK dalam penyaluran bantuan sosial maupun penyaluran bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) adalah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 35/2020. Menurut Muhadjir, bansos adalah bagian yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi instansinya.
Oleh karena itu, dia mengeklaim bahwa pemerintah melakukan berbagai kunjungan kerja demi memastikan penyaluran bansos berlangsung sesuai harapan.
Terkait pemilihan wilayah kunjungan kerja, pihaknya mempertimbangkan beberapa hal seperti keadaan tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrem, tingkat prevalensi dan angka stunting, faktor geografi dan demografi masyarakat, serta kondisi pelaksanaan bansos maupun bantuan lainnya di lokasi tersebut.
“Khusus dalam kaitannya dengan pemantauan bantuan pangan beras CPP, dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan tersebut di gudang Bulog dan memastikan bantuan yang diterima oleh penerima manfaat secara langsung,” tutur Muhadjir.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada 2024 tercatat sebesar Rp496,8 triliun sebagaimana ditetapkan dalam APBN 2024. Pagu tersebut naik dari pagu 2023, yakni Rp476 triliun. Adapun realisasi pagu anggaran perlinsos 2023 terbaru mencapai Rp443,4 triliun.
Menurutnya, kenaikan anggaran perlindungan sosial pada 2024 lantaran kenaikan kebutuhan subsidi energi serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
"Kenaikan anggaran perlinsos 2024 utamanya disumbang oleh kenaikan subsidi energi dan juga pergerakan nilai tukar rupiah," ujarnya di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Airlangga juga memaparkan sejumlah indikator perekonomian nasional dan global yang turut memengaruhi kebijakan perlinsos pada 2024. Misalnya, realisasi harga Indonesia crude price pada 2023 sebesar US$78,43 per barel. Adapun asumsi harga ICP Indonesia pada 2024 US$82 per barel.
Di sisi lain, nilai tukar rupiah juga mengalami kenaikan rata-rata Rp15.230 menjadi rerata Rp15.664 di 2024.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Golkar, atau partai pendukung pasangan terpilih hasil Pilpres 2024 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming itu lalu menjelaskan bahwa kenaikan harga dan nilai tukar itu berimplikasi pada kenaikan subsidi energi di 2024 dari tahun sebelumnya. Hal itu dibarengi dengan kenaikan volume BBM dari 16,5 juta kilo liter menjadi 19,5 juta kilo liter.
Airlangga lalu menyebut, kenaikan harga-harga di atas menyebabkan sejumlah anggaran perlinsos turut naik. Implikasi terbesar kenaikan harga-harga tersebut berada pada subsidi bbm listrik, LPG, pupuk, PSO, kredit program dengan share 58,3% pada 2024 dan 55,9% 2024 yang mengalami kenaikan.
"Jadi kenaikan BBM salah satu komponen utama, Yang Mulia," tuturnya.
