Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengagendakan kesaksian empat menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam lanjutan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada hari ini, Jumat (5/4/2024).
Tudingan bahwa pemanfaatan bantuan sosial (bansos) membantu pemenangan pasangan calon Prabowo Subianto yang juga masih berstatus menteri KIM dan Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Jokowi, akan didalami Majelis Hakim MK dengan meminta keterangan dari keempat menteri tersebut.
Keempat sosok pembantu Jokowi itu ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Selain keempat menteri itu, majelis hakim turut memanggil Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito untuk menjadi saksi dalam persidangan hari ini.
“Jumat, 5 April 2024, 08.00 WIB. Mendengar keterangan dari Pemberi Keterangan Lain yang diperlukan Mahkamah: 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Menteri Keuangan; 4. Menteri Sosial; 5. DKPP,” demikian pengumuman di situs resmi MK.
Sebelumnya, MK telah melakukan pemeriksaan pendahuluan dan pembuktian kepada kubu paslon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku pemohon perkara nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 serta kubu paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md selaku pemohon perkara nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.
Baca Juga
Hal serupa juga telah dijalani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku pemberi keterangan, serta kubu paslon 02 Prabowo-Gibran selaku pihak terkait dari masing-masing perkara.
Pada pengujung sidang yang berlangsung kemarin, Kamis (4/4/2024) malam, Ketua MK Suhartoyo tetap meminta pihak-pihak tersebut untuk hadir pada sidang hari ini demi mendengarkan pendalaman Mahkamah terhadap keempat menteri dan DKPP.
“Tetap komitmennya tidak boleh mengajukan pertanyaan, itu hanya untuk para hakim yang akan mengajukan pendalaman,” katanya di Gedung MK, Jakarta Pusat.
MENTERI SIAP HADIR
Baik Muhadjir, Airlangga, Sri Mulyani, maupun Risma telah menyatakan siap memberikan keterangan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
Muhadjir memastikan bakal memenuhi panggilan MK. Dia bahkan telah membatalkan agenda pengiriman bantuan kemanusiaan ke Mesir demi menjalani sidang.
"Mestinya saya harus ke Mesir mengantar bantuan tadi yang dilepas oleh Bapak Presiden, tapi karena ada panggilan dari MK tadi malam baru, jadi kita putuskan untuk memenuhi panggilan," ujarnya di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).
Airlangga juga mengonfirmasi kehadirannya ketika ditanya awak media di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Dia mengaku siap menjelaskan terkait program pemerintah seperti bansos yang disinggung dalam dalil para pemohon.
“Ya, insyaallah saya hadir. Undangan sudah saya terima tadi malam,” katanya, Rabu (3/4/2024).
Setali tiga uang, Risma memastikan apabila menerima undangan panggilan dari MK untuk memberikan keterangan, dirinya telah siap dan memastikan akan hadir.
"Nanti, undangannya belum saya terima. Nanti kalau sudah terima, ya saya datang, lah," kata Risma di Sentra Meohai Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (2/4/2024).
Sementara itu, konfirmasi kehadiran Sri Mulyani disampaikan oleh Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo. Dia menyampaikan bahwa surat panggilan sidang dari MK telah diterima Sri Mulyani pada Selasa (2/4/2024) malam.
"Bu Menteri dijadwalkan menghadiri panggilan MK di sidang sengketa Pemilu, Jumat 5 April 2024 pukul 08.00 WIB. Surat Panggilan Sidang sudah diterima kemarin malam," kata Prastowo, Rabu (3/4/2024).
TUDINGAN PEMOHON
Pemanfaatan bansos untuk membantu kemenangan paslon nomor 2 Prabowo-Gibran menjadi salah satu dalil yang diajukan tim hukum paslon 01 dan 03. Sederet saksi dan ahli dihadirkan oleh paslon Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud untuk menguatkan argumentasi di hadapan Majelis Hakim MK.
Dalam sidang MK hari Senin (1/4/2024), salah satu ahli yang dihadirkan pemohon Anies-Cak Imin misalnya, yakni ekonom senior Faisal Basri, menyinggung praktik politik ‘gentong babi’ (pork barrel politic) hingga mobilisasi pejabat untuk memenangkan paslon 02. Menurutnya, hal ini memicu politisi untuk memanfaatkan instrumen seperti bansos dalam meningkatkan suara di pemilu.
Faisal Basri pun menegaskan penggelontoran bansos efektif mempengaruhi hal tersebut baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
“Pork barrel itu sebetulnya metafora dari menggelontorkan uang, celengan juga kan simbolnya biasanya babi, gitu. Lebih parah di Indonesia, tidak hanya menggelontorkan uang, tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah,” lanjutnya.
Dia lantas menyinggung sejumlah pejabat dalam lingkaran pemerintahan Presiden Jokowi seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Menurut Faisal Basri, nama-nama menteri tersebut menjadi figur yang paling vulgar dalam menunjukkan apa yang dituduhkannya.
“Jadi, uangnya sudah ada, tapi kurang magnetnya, maka harus ditujukan yang ngasih secara demonstratif. Maka Airlangga Hartarto, misalnya. Banyak menteri lain. Tapi yang paling vulgar, Airlangga Hartarto, Bahlil dan Zulkifli Hasan,” pungkasnya.
Dalil senada juga disinggung para ahli dan saksi yang dihadirkan pemohon Ganjar-Mahfud dalam sidang hari Selasa (1/4/2024). Dua ahli yang dihadirkan paslon 03 yakni ekonom Senior Didin S. Damanhuri dan Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menegaskan dampak bansos bagi raihan suara paslon 02.
Didin mengatakan, alokasi bansos pada 2024 mengalami lonjakan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi, penggelontoran bansos menjelang hari H pencoblosan Pilpres 2024 dalam bentuk BLT Mitigasi Risiko Pangan yang belum masuk Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) Tahun 2024 merupakan tindakan sepihak Presiden Jokowi tanpa persetujuan DPR.
Selain itu, dia menilai penggelontoran bansos secara masif dilakukan dengan politisasi melalui keterlibatan para ketua umum partai politik pengusung Prabowo-Gibran, Presiden Jokowi, serta sejumlah menteri yang tanpa mengambil cuti telah menggunakan fasilitas jabatan dan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral.
Bagi Didin, praktik demikian merupakan manifestasi dari pork barrel politic. Menurutnya, sebagian besar masyarakat memandang bansos pangan maupun tunai sebagai kebaikan Presiden Jokowi yang harus dibalas dengan memilih paslon yang didukungnya.
Sementara itu, Guru Besar Psikologi Politik UI Hamdi Muluk mengatakan fenomena seperti yang terjadi pada Pilpres 2024 ini dikenal dengan istilah klientelisme. Paham ini memperlihatkan bagaimana bansos dapat digunakan untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada daripada melayani kepentingan publik secara umum.
“Bantuan sosial telah menjadi alat penting dalam politik tidak hanya sebagai sarana untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, tetapi juga sebagai strategi politik untuk mempengaruhi perilaku pemilih,” tegas Hamdi.
BANTAHAN PIHAK TERKAIT
Kemarin, Kamis (4/4/2024), kubu paslon Prabowo-Gibran menghadirkan 6 saksi dan 8 ahli untuk menyampaikan pembuktian dan keterangan yang membantah seluruh tudingan tersebut, termasuk korelasi bansos terhadap kemenangan calonnya di Pilpres 2024.
Pendiri lembaga survei Cyrus Network Hasan Hasbi dan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menjadi ahli yang menegaskan dalil tersebut.
Menurut Hasan Nasbi hubungan bansos dengan keterpilihan kandidatnya sangat rendah. Dia mengeklaim korelasinya hanya 0,24 yang berarti memiliki nilai sangat rendah.
Padahal menurut pengamatan Hasan, pada exit poll hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil quick count dan perhitungan dari KPU.
“Sehingga tidak ada hubungan sama sekali antara bantuan sosial dengan keterpilihan Paslon 02 sangat kecil, bahkan nyaris tidak ada,” kata Hasan.
Di sisi lain, Muhammad Qodari mengilustrasikan uji efek bansos di Indonesia yang dapat dilakukan dengan nonsistematis (dugaan/perasaan) dan sistematis (perilaku pemilih dengan analisis). Secara garis besar, uji efek bansos dalam perilaku memilih pada Pilpres 2024 ini dapat dilakukan dengan analisis statistik berupa deskriptif, korelasi, dan regresi.
Melalui riset ilmiah dengan regresi, jelasnya, maka uji efek bansos dapat diketahui dengan lebih baik. Menurutnya, berdasarkan riset Survei Indikator Indonesia, pemilih paslon 02 justru lebih banyak yang tidak berstatus sebagai penerima bansos.
"Jadi alasan masyarakat memilih capres karena punya kualitas tertentu. Hal serupa juga berlaku pada money politic atau serangan fajar, sehingga tidak ada jaminan antara pemberian money politic dengan memilih kandidat apalagi itu pemberian parlinsos, ” jelas Qodari.
Empat menteri Jokowi yang dihadirkan MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada hari ini akan menjawab pertanyaan Majelis Hakim terutama terkait pemanfaatan bansos ini. Secara umum akan didalami, apakah bansos sungguh menjadi kebutuhan atau bukti kelancungan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
