Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membeberkan alasan tetap membagikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat saat Pemilu 2024 digelar di Indonesia.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bansos itu dibagikan ke masyarakat untuk memitigasi peningkatan kemiskinan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat El Nino, bukan karena Pemilu 2024 tengah digelar di Tanah Air.
Airlangga mengeklaim pembagian bansos itu juga sudah sesuai dengan Pasal 34 UUD 1945. Selain itu, menurut Airlangga, bansos juga bisa bermanfaat untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan akibat el nino dan gangguan rantai pasok global, pemerintah telah menerapkan strategi untuk menjaga pasokan pangan dan daya daya beli masyarakat dengan program bantuan pangan dan bantuan langsung tunai," tuturnya di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Airlangga menilai bahwa masyarakat miskin Indonesia sangat rentan terhadap dampak El Nino. Maka dari itu, menurutnya, bansos sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin.
Ditambah lagi, kata Airlangga, harga beras global dan nasional terus merangkak naik dan produksi beras nasional juga belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Baca Juga
"Jadi itulah pertimbangan kami memberikan bansos kepada masyarakat," katanya.
Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam lanjutan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada hari ini, Jumat (5/4/2024).
Keempatnya ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Mereka akan hadir sebagai pemberi keterangan lain yang dibutuhkan oleh Mahkamah. Selain itu, majelis hakim turut memanggil Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito.
