Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersaksi di depan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang dimohonkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 nomor urut 01 dan 03, Jumat (5/4/2024).
Airlangga hadir dalam kapasitas sebagai saksi usai diundang oleh MK. Dia hadir bersama dengan tiga menteri lainnya sebagai saksi, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Pada pernyataannya di hadapan hakim konstitusi, Airlangga memaparkan program pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial kendati dalam masa penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal itu dipermasalahkan oleh pemohon PHPU hasil Pilpres 2024.
Airlangga menjelaskan, anggaran perlindungan sosial pada 2024 tercatat sebesar Rp496,8 triliun sebagaimana ditetapkan dalam APBN 2024. Pagu tersebut naik dari pagu 2023, yakni Rp476 triliun. Adapun realisasi pagu anggaran perlinsos 2023 terbaru mencapai Rp443,4 triliun.
Menurutnya, kenaikan anggaran perlindungan sosial pada 2024 lantaran kenaikan kebutuhan subsidi energi serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
"Kenaikan anggaran perlinsos 2024 utamanya disumbang oleh kenaikan subsidi energi dan juga pergerakan nilai tukar rupiah," ujarnya di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Baca Juga
Pada kesempatan yang sama, Airlangga juga memaparkan sejumlah indikator perekonomian nasional dan global yang turut memengaruhi kebijakan perlinsos pada 2024. Misalnya, realisasi harga Indonesia crude price pada 2023 sebesar US$78,43 per barel.
Adapun asumsi harga ICP Indonesia pada 2024 US$82 per barel. Di sisi lain, nilai tukar rupiah juga mengalami kenaikan rata-rata Rp15.230 menjadi rata-rata Rp15.664 di 2024.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Golkar, atau partai pendukung pasangan terpilih hasil Pilpres 2024 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming itu lalu menjelaskan bahwa kenaikan harga dan nilai tukar itu berimplikasi pada kenaikan subsidi energi di 2024 dari tahun sebelumnya. Hal itu dibarengi dengan kenaikan volume BBM dari 16,5 juta kilo liter menjadi 19,5 juta kilo liter.
Airlangga lalu menyebut, kenaikan harga-harga di atas menyebabkan sejumlah anggaran perlinsos turut naik. Implikasi terbesar kenaikan harga-harga tersebut berada pada subsidi bbm listrik, LPG, pupuk, PSO, kredit program dengan share 58,3% pada 2024 dan 55,9% 2024 yang mengalami kenaikan.
"Jadi kenaikan BBM salah satu komponen utama, Yang Mulia," tuturnya.
Seperti diketahui, MK sebelumnya mengundang Muhadjir, Airlangga, Sri Mulyani dan Risma untuk memberikan kesaksian terkait dengan program bansos pemerintah yang dinilai dipolitisasi untuk memenangkan calon tertentu. Hal itu disampaikan oleh pasangan calon pemohon PHPU, yakni pasangan 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Kendati demikian, tim hukum para pemohon maupun pihak termohon dan terkait tidak diberikan kesempatan untuk bertanya kepada para saksi menteri Presiden Joko Widodo itu.
