Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa program bagi-bagi bantuan sosial (bansos) pemerintah tidak terkait dengan kontestasi pemilu.
Hal itu disampaikannya saat memberikan keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi hari ini.
Muhadjir mengatakan pihaknya memahami apabila tugas dan fungsi Kemenko PMK untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu.
“Namun, perlu kami tegaskan pelaksanaan program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya, serta menghapus kemiskinan ekstrem,” katanya di Ruang Sidang Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Dia menjelaskan, keterlibatan Kemenko PMK dalam penyaluran bantuan sosial maupun penyaluran bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) adalah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 35/2020.
Menurut Muhadjir, bansos adalah bagian yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi instansinya.
Baca Juga
Oleh karena itu, dia mengeklaim bahwa pemerintah melakukan berbagai kunjungan kerja demi memastikan penyaluran bansos berlangsung sesuai harapan.
Terkait pemilihan wilayah kunjungan kerja, pihaknya mempertimbangkan beberapa hal seperti keadaan tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrem, tingkat prevalensi dan angka stunting, faktor geografi dan demografi masyarakat, serta kondisi pelaksanaan bansos maupun bantuan lainnya di lokasi tersebut.
“Khusus dalam kaitannya dengan pemantauan bantuan pangan beras CPP, dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan tersebut di gudang Bulog dan memastikan bantuan yang diterima oleh penerima manfaat secara langsung,” tutur Muhadjir.
Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam lanjutan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada hari ini, Jumat (5/4/2024).
Keempatnya ialah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Mereka akan hadir sebagai pemberi keterangan lain yang dibutuhkan oleh Mahkamah. Selain itu, majelis hakim turut memanggil Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito.
