Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap agar presiden selanjutnya bisa menjembatani koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antara para penegak hukum dalam penanganan perkara korupsi. Hal tersebut menjadi salah satu komitmen yang perlu ditagih dari kepala negara selanjutnya.
Seperti diketahui, presiden terpilih hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024 yakni Prabowo Subianto. KPK menyampaikan perlunya untuk mengingatkan dan menagih janji presiden selanjutnya terkait dengan pemberantasan korupsi.
"Saya mengajak, kami pimpinan KPK mengajak masyarakat untuk selalu mengingatkan dan menagih janji Pak Prabowo untuk memberantas korupsi, kan begitu," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada acara diskusi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Alex, sapaannya, menyinggung bahwa komitmen Prabowo dalam pemberantasan korupsi yakni penguatan lembaga dan peran presiden sebagai panglima pemberantasan korupsi.
Dalam hal peran presiden, Alex berharap agar nantinya presiden selanjutnya bisa meningkatkan koordinasi dan sinergi antara tiga penegak hukum pidana korupsi yakni KPK, Kejaksaan Agung dan Polri. Dia menyebut komunikasi antara ketiga lembaga penegak hukum itu belum berjalan maksimal sehingga presiden perlu mengambil peran.
Untuk itu, dia menyarankan agar Presiden bisa memanggil Pimpinan KPK, Jaksa Agung dan Kapolri setidaknya dua bulan sekali untuk berkoordinasi.
Baca Juga
Di sisi lain, Alex berharap agar Presiden ke depannya menyampaikan bahwa kasus korupsi yang melibatkan penegak hukum harus ditangani oleh KPK. Harapannya, agar tidak lagi terjadi gesekan.
"Jangan seperti sekarang. Sekarang kalau kita nangkap jaksa menangani perkara korupsi, menimbulkan komunikasi yang tidak baik, ada gesekan, ini sangat tidak sehat. Sehingga terjadi gesekan, pintu koordinasi dan supervisi seolah-olah tertutup, enggak berjalan dengan baik," terang mantan hakim itu.
