Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan PDI Perjuangan (PDIP) sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilu 2024. Kendati demikian, status sebagai pemenang Pemilu 2024 tidak menjamin PDIP meraih kursi Ketua DPR.
Pengalaman tahun 2014 menjadi catatan khusus partai berlambang banteng tersebut. Pada waktu itu, PDIP gagal meraih kursi pimpinan DPR karena manuver parlemen yang didominasi oleh koalisi pendukung Prabowo Subianto mengubah klausul dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
Akibatnya PDIP tak memperoleh kursi pimpinan parlemen karena mekanismenya diubah menjadi sistem paket. Pimpinan DPR pada waktu itu didominasi oleh oposisi, partai pendukung Prabowo-Hatta.
Khawatir kondisi itu terulang, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan agar Partai Golkar tidak melakukan manuver yang ceroboh. Ia mengatakan bahwa UU MD3 mengatur bahwa jabatan ketua DPR dimiliki oleh anggota dewan dari partai politik peraih suara terbanyak.
Dia kemudian menyinggung peristiwa sedekade lalu ketika PDIP menjadi pemenang Pileg 2014 namun ketua DPR didapatkan oleh Partai Golkar yang merupakan peraih suara terbanyak kedua.
Oleh sebab itu, PDIP tidak ingin kejadian serupa terjadi. Apalagi, lanjutnya, belakangan muncul wacana revisi UU MD3.
Baca Juga
"Nah, teman yang dari Golkar itu harus belajar dari 2014, karena seharusnya di dalam norma politik yang kita pegang, tidak bisa Undang-undang yang terkait hasil pemilu lalu diubah setelah Pemilu berlangsung," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).
Dia menggarisbawahi ambisi kekuasaan yang dijalankan tanpa mengindahkan norma hanya akan menimbulkan konflik sosial. Apalagi, sambung Hasto, kekuasaan itu diraih dengan merubahnya instrumen hukum yang seharusnya jadi pembatas kekuasaan itu sendiri.
"Sehingga jangan pancing sikap dari PDIP yang tahun 2014 sudah sangat sabar, 2014 kan ketua DPR kan bermasalah dan masuk penjara. Ketika etika dan norma diabaikan terjadi Karmapala. Itu yang seharusnya menjadi pelajaran," jelasnya.
Hasto meminta seluruh partai politik membangun kultur politik yang baik. Dia ingin Golkar tak meniru Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menurutnya telah merubah hukum lewat Mahkamah Konstitusi (MK) demi meloloskan putra sulung Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden.
Perolehan Suara Golkar
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengklaim bahwa partainya memperoleh sekitar 102 kursi dalam kontestasi Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 lalu.
Airlangga mengatakan angka itu diperoleh berdasarkan penghitungan dan konversi suara di internal Golkar. "Kita tunggu saja. Sekitar 102," ujarnya, Senin (25/3/2024).
Selain soal kursi DPR, Airlangga juga merespons isu bergabungnya Partai Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ia merespons positif apabila kedua partai tersebut, Nasdem dan PPP, diisukan bergabung dengan kubunya. "Bagus-bagus saja," ujarnya.
Golkar adalah partai pengusung pasangan 02 Prabowo-Gibran yang telah ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Konsolidasi Kekuatan
Adapun koalisi Prabowo memang cukup intens untuk membuka komunikasi dengan kubu lainnya. Selain Nasdem, kubu Prabowo dikabarkan telah melakukan komunikasi politik dengan PPP. PPP bahkan telah mengakui kemenangan dan mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran.
Namun demikian, belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai hasil komunikasi tersebut. Pasalnya, PPP telah dilanda kegamangan karena suaranya tidak tembus 4%.
Adapun partai lain yang telah mengakui kemenangan Prabowo-Gibran adalah PKS. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan bahwa partainya merasa cukup dengan peningkatan suara dari Pemilu 2019.
Aboe mencatat bahwa suara PKS di DPR meningkat dari sebelumnya sekitar 8 juta di Pemilu 2019, menjadi sekitar 12 juta di Pemilu 2024. Kendati bersyukur, dia tetap menggarisbawahi berbagai keanehan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 seperti penggunaan Sirekap maupun sejumlah isu penggelembungan suara.
"Kalau untuk menerima [hasil Pemilu], menerima. Adapun masalah hukum itu lain ceritanya," ujarnya kepada wartawan, dikutip Kamis (21/3/2024).
Di sisi lain, kubu Prabowo membutuhkan tambahan dukungan partai politik untuk memperkuat posisi mereka di parlemen. Apabila melihat komposisi kursi per fraksi di DPR saat ini, persentase anggota parlemen dari PDIP dan tiga partai Koalisi Perubahan sudah mencapai lebih dari 50%.
Total gabungan kursi yang dimiliki keempat partai mencapai 295 kursi anggota DPR. Itu setara dengan 51,3% dari total 575 kursi anggota DPR.
PDIP memiliki 128 kursi anggota DPR, Nasdem 59, PKB 58 dan PKS 50. Apabila Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan partai koalisi 03 ikut bergabung, maka keempat partai sebelumnya mendapatkan tambahan amunisi sebanyak 19 anggota DPR atau 3,3%.
Itu lebih besar dari jumlah anggota DPR koalisi pendukung 02 yang meliputi Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Total gabungan jumlah anggota fraksi mereka di Senayan mencapai 261 kursi atau 45,3%.
Sementara itu, hasil Pemilu 2024 menunjukkan bahwa, dengan dukungan Partai Demokrat, Gerindra, Golkar, PAN, PSI, Partai Gelora dan Partai Garuda, koalisi ini hanya memperoleh suara sebanyak 47,41%. Sementara sisanya adalah suara partai di luar KIM yang mencapai 52,59%.
Itulah sebabnya, kendati telah memenangkan Pilpres, Prabowo masih membutuhkan dukungan dari partai lain untuk memperkuat pemerintahannya. Hal itu ditambah dengan kondisi bahwa Gerindra bukanlah partai pemenang Pemilu 2024. “Ya semua dirangkul, semua punya visi misi memajukan bangsa. Itu kalau mau dirangkul,” kata Gibran Rakabuming Raka, Rabu (21/3/2024).
