Bisnis.com, JAKARTA – Wapres Ma’ruf Amin menginstruksikan sejumlah Kementerian/Lembaga untuk bersinergi dalam mengatasi penurunan prevalensi stunting yang masih di bawah target yang ditetapkan pemerintah, yaitu 14% pada 2024.
Terhadap capaian tersebut, Wapres Ke-13 RI itu pun meminta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) agar mengoordinasikan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya untuk melakukan evaluasi dan analisis lanjutan.
Hal ini dia sampaikan saat membuka Rapat Tingkat Menteri (RTM) tentang koordinasi pengarah dan pelaksana percepatan penurunan stunting di Istana Wakil Presiden, Selasa (18/3/2024).
“Segera lakukan evaluasi dan analisis lanjutan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan ke depan. Saya minta hasilnya dilaporkan kepada saya sebagai Ketua Pengarah paling lambat dalam 2 minggu ke depan,” pintanya.
Selanjutnya, dia mengharapkan hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan harus menjadi masukan bagi perbaikan program ke depan. Wapres asal Tangerang itu juga meminta perumusan strategi dan program yang harus dipertajam, sehingga dalam waktu yang tersisa dapat mencapai atau mendekati target yang telah ditetapkan.
Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengingatkan bahwa target tahun ini akan dapat dicapai apabila semua pihak lebih bersungguh-sungguh menjalankan program penurunan stunting yang menjadi tanggung jawabnya, berinovasi, berkolaborasi, dan berkoordinasi dalam pelaksanaannya.
Baca Juga
“Harus fokus pada intervensi yang mempunyai daya ungkit besar bagi penurunan stunting karena kita hanya punya waktu 7 bulan untuk mencapai target tahun 2024, sedangkan target yang harus diturunkan masih tinggi,” tuturnya.
Kemudian, Ma’ruf juga meminta agar seluruh pihak terkait memperhatikan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dirilis Kementerian Kesehatan. dia pun menginstruksikan agar program intervensi khususnya diarahkan pada upaya pencegahan terjadinya stunting baru.
“Pelaksanaan program penurunan stunting harus dipantau, dievaluasi, dan dilaporkan secara terpadu dan berkala. Sehingga dapat diketahui perkembangan, capaian, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, yang kemudian kita bisa mengambil langkah berikutnya untuk memastikan target tahun 2024 bisa dicapai,” katanya.
Lebih jauh, dia menekankan bahwa ke depan program percepatan penurunan stunting harus tetap menjadi prioritas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, meski terjadi pergantian kepemimpinan.
Oleh sebab itu, dia memberikan arahan agar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas untuk memastikan pemberantasan stunting tetap menjadi prioritas nasional dalam rancangan RPJMN 2025 – 2029 yang tengah disusun.
Selain itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas juga diminta melakukan reviu Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, bersama dengan Kemenko PMK, BKKBN, Kemenkes, Kemendagri, dan K/L lainnya.
“Segera susun usulan prakarsa revisi Perpres 72 Tahun 2021 berdasarkan evaluasi capaian target yang melibatkan para pemangku kepentingan,” pintanya.
Sementara, kepada para Pj. Gubernur yang hadir (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten), Wapres menginstruksikan agar memastikan penurunan stunting di wilayahnya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
Khususnya, dalam menyasar langsung pada kelompok sasaran prioritas, serta melakukan pemantauan secara rutin ke lapangan, untuk memastikan program berjalan dengan baik dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Perpres 72 Tahun 2021.
“Pastikan semua pihak, termasuk dari lembaga non pemerintah seperti dunia usaha, akademisi, lembaga keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat, untuk bergotong royong dalam percepatan penurunan stunting,” ucapnya.
Di sisi lain, Ma’ruf mengaku kecewa dengan penurunan angka prevalensi stunting yang tak mengalami penurunan signifikan pada 2023. Orang nomor dua di Indonesia itu mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia pada 2023 hanya turun 0,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Prevalensi stunting pada 2023 adalah sebesar 21,5% hanya turun 0,1 persen dari 2022 [yaitu 21,6%]. Betul itu ya? Ini seharusnya menjadi perhatian kita, artinya angka ini tidak sesuai dengan target penurunan yang dirancangkan 3,8% per tahun,” katanya.
Wapres Ke-13 RI itu pun menekankan bahwa memasuki tahun terakhir pelaksanaan percepatan penurunan stunting seharusnya capaian yang diraih sesuai dengan target pemerintah untuk menurunkan angka stunting di kisaran 3%.
Apalagi, kata Ma’ruf prevalensi stunting di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya turun secara cukup signifikan. Sehingga dia menginstruksikan bahwa ada perhatian serius agar prevalensi stunting dapat diturunkan ke angka 14% pada 2024 sesuai target pemerintah.
Menurutnya terjadinya perlambatan penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu empat tahun terakhir stunting telah berhasil turun sebanyak 9,2% sehingga perlu upaya khusus untuk melakukan intervensi dan mencapai target yang diinginkan. Mengingat, hanya tersisa 7 bulan sebelum pemerintahan saat ini berakhir pada Oktober 2024.
“Target prevalensi stunting 14% pada 2024 ini bisa dicapai atau tidak. Soalnya semenjak pelaksanaan program 2018 kita melihat tren penurunan stunting yang cukup baik. Namun, laporan dari Menteri Kesehatan menyatakan bahwa hasil survei kesehatan Indonesia justru berbeda,” imbuhnya.
