Bisnis.com, JAKARTA - Partai Demokrat buka suara mengenai rencana Partai Golkar mengajukan proposal lima kursi menteri kepada Capres Prabowo Subianto.
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai bahwa permintaan Partai Golkar tersebut sah-sah saja karena Partai Golkar all out membantu Capres Prabowo-Subianto di Pemilu 2024.
Namun, kata Kamhar, Partai Golkar tidak bisa memaksakan kehendaknya, mengingat Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa menteri yang akan membantunya bukan Partai Golkar.
"Ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih jika hasil rekapitulasi nasional real count Pilpres telah ditetapkan KPU 20 Maret mendatang," tuturnya di Jakarta, Senin (18/3).
Kamhar juga mengimbau agar Partai Golkar untuk lebih sabar menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait Pilpres 2024, setelah itu baru mendiskusikan komposisi menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
"Seharusnya pembicaraan tentang ini tentu saja menunggu hasil pengumuman resmi KPU. Pada saatnya nanti tentu saja ini akan dibicarakan bersama antara Presiden terpilih dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi, termasuk terkait konfigurasi dan komposisi koalisi," katanya.
Baca Juga
Selain itu, Kamhar juga menjelaskan bahwa Partai Demokrat tidak akan seperti Partai Golkar yang mendadak telah mengajukan proposal posisi untuk lima menteri.
"Kami taat azas, menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan Capres yang kami usung," ujar Kamhar.
