Bisnis.com, JAKARTA--Partai NasDem diyakini tidak akan serius mengusung hak angket kecurangan Pemilu 2024
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai hak angket yang dihembuskan oleh Partai NasDem diyakini hanya untuk menaikkan posisi tawar Nasdem agar kadernya mendapatkan kursi menteri.
"Bisa jadi hak angket yang didorong oleh Partai NasDem ini alat untuk bergaining sebelum pembentukan kabinet, jadi ada deal untuk kabinet dan itu juga akhirnya yang membuat hak angket maju mundur," tuturnya kepada Bisnis melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (12/3/2024).
Menurut pria yang akrab disapa Ipang itu, Partai NasDem masih belum siap menjadi oposisi pemerintah. Maka dari itu, Ipang mengatakan salah satu upaya yang akan dilakukan Partai NasDem untuk mendapat posisi menteri adalah mengancam lewat hak angket kecurangan Pemilu 2024.
"Partai NasDem ini masih belum siap jadi oposisi, tidak seperti PDI-Perjuangan yang tegas akan berada di jalur oposisi," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali meminta partai-partai politik (parpol) yang mendorong hak angket guna mengusut dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 harus mundur terlebih dulu dari kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.
Baca Juga
Anggota DPR itu menilai langkah itu perlu dilakukan sebagai pendidikan politik bagi masyarakat. Bahkan, kata dia, NasDem pun harus siap mengambil keputusan itu.
“Kalau parpol pemerintahan mau mengajukan angket dan memakzulkan Jokowi, ya mundur dari kabinet,” ucap Ali,
