Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyebut bahwa pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) dari pengelolaan sampah menjadi salah satu fokus pemerintah dalam konteks antisipasi perubahan iklim.
Dampak yang dimaksud, kata Siti, seperti suhu udara yang tinggi, kekeringan yang cukup panjang, serta kebakaran Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) sampah.
“Menjadi catatan penting untuk antisipasi ke depan dalam hal ancaman polusi dari kegiatan pengelolaan sampah kebakaran TPA dan juga dari pembakaran sampah secara terbuka [open burning] yang dapat menghasilkan emisi GRK dalam jumlah yang cukup besar di atas 100 juta ton CO2 equivalent [eq],” ujarnya di Auditorium Manggala Wanabhakti, Kementerian LHK, JI. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).
Oleh sebab itu, Siti mengatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendorong pengendalian emisi GRK adalah melalui program Adipura. Adapun, pada tahun lalu, tutur Siti, telah dilaksanakan pemantauan lapangan terhadap 259 kabupaten/kota se-Indonesia, atau sebanyak 50,39% dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Selanjutnya, Siti menyampaikan kabupaten/kota yang meraih Anugerah Adipura sebagai penghargaan terhadap kabupaten/kota yang mampu menunjukkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup perkotaan yang baik pada periode ini sebanyak 106 kabupaten/kota.
Lebih jauh, Siti melaporkan bahwa hasil Adipura 2023 mengalami kemajuan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Adipura tahun sebelumnya, yaitu terjadi peningkatan jumlah daerah yang meraih anugerah Adipura sebesar 32,5%, dari 80 kabupaten/kota menjadi 106 kabupaten/kota.
Baca Juga
“Selain itu, berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan pada Adipura Tahun 2023, sebanyak 63 daerah mengalami peningkatan kinerja pengelolaan sampah pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya,” pungkas Siti.
