Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, pemerintah dapat menjajaki mekanisme pendanaan alternatif, seperti realokasi dana dari bidang-bidang yang kurang penting, mengupayakan kemitraan publik-swasta, atau terlibat dalam upaya penggalangan dana yang inovatif.
Selain itu, pemanfaatan sumber daya yang efisien, peningkatan pendapatan nasional, dan langkah-langkah untuk meningkatkan disiplin fiskal juga dapat berkontribusi pada peningkatan kapasitas APBN untuk melaksanakan program kesejahteraan sosial seperti inisiatif makan siang gratis.
Terlebih, ChatGPT memberikan contoh tantangan dari beberapa negara yang telah menerapkan program serupa. Misalnya, Amerika Serikat (AS), Brasil, dan India.
Untuk AS, The National School Lunch Program (NSLP) yang awalnya bertujuan menyediakan gizi bagi anak-anak sekolah dari keluarga berpenghasilan rendah, mendapat tantangan dari sisi kritik masyarakat soal penyajian menu.
"Program di AS ini menghadapi kritik mengenai kualitas gizi dari makanan yang disajikan, serta kekhawatiran mengenai kontribusi terhadap obesitas anak, karena turut dimasukkan makanan olahan dan berkalori tinggi," jelasnya.
Sementara di Brasil, program bertajuk Brazil's National School Feeding Program (PNAE) menghadapi permasalahan terkait dengan pendanaan yang tidak memadai, tantangan logistik, dan permasalahan kendali mutu.
Baca Juga
"Meskipun ada upaya untuk memperbaiki program ini, termasuk meningkatkan pendanaan dan menerapkan pedoman gizi, terdapat laporan mengenai inefisiensi dan korupsi dalam proses pengadaan dan distribusi," tulis ChatGPT.
Terakhir, program serupa di India bernama Mid-Day Meal Scheme yang menyediakan makan siang gratis untuk anak-anak sekolah, menghadapi tantangan terkait keamanan pangan, kebersihan, dan pengendalian kualitas.
"Insiden keracunan dan kontaminasi makanan telah menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan dan keandalan program, sehingga memicu kemarahan masyarakat dan menyerukan pengawasan dan akuntabilitas yang lebih baik di India," ungkapnya.
Oleh sebab itu, ChatGPT menekankan bahwa upaya melibatkan berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk mempertahankan program. Bukan hanya sinergi lembaga pemerintah, namun juga organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, dalam upaya kolaboratif.
Kendati ada tantangan dari keterbatasan anggaran, butuh inovasi, pengelolaan keuangan yang hati-hati, dan komitmen yang teguh untuk mengatasi kemiskinan, untuk dapat membantu membuka jalan penerapan inisiatif berdampak yang bermanfaat bagi segmen masyarakat rentan di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
