Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid menilai bahwa usulan penggunaan hak angket DPR untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 merupakan tindakan berlebihan alias lebai.
Sebagai informasi, usulan hak angket ini digaungkan oleh kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang kemudian diamini oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
“Saya kira itu berlebihan. Tapi itu biasa, dalam politik ini selalu ada rumus, yang kalah selalu mengatakan KPU curang, Bawaslu tidak tegas,” kata Nusron di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, dikutip Kamis (22/2/2024).
Dia kemudian menukil pernyataan cawapres nomor urut 3 Mahfud Md yang pernah menyebut bahwa saban gelaran pemilu, pihak yang kalah pasti menuduh pihak lainnya melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Kendati demikian, mengingat hak angket tersebut merupakan opsi sah yang dimiliki oleh DPR, maka pihaknya akan mendengarkan kelanjutannya dengan baik.
Nusron juga menyinggung bahwa dalam waktu yang akan datang, alih-alih paslon nomor urut 2, bisa jadi justru pihak lain yang terbukti melakukan kecurangan pemilu.
Baca Juga
“Hak angket itu berlebihan kalau atas nama kecurangan pemilu. Nanti kalau ada hak angket di Boyolali, malah ketahuan semua yang melakukan kecurangan siapa nanti kalau seperti itu,” koarnya.
Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024.
Ganjar ingin agar partai politik pengusungnya yaitu PDIP dan PPP untuk mengusulkan hak angket sebagai upaya menyelisik penyelenggaraan Pemilu 2024 yang disebutnya sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, Senin (19/2/2024), dikutip dari rilis medianya.
Sementara itu, capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendukung ide penggunaan hak angket itu, dan meyakini bahwa elit partai Koalisi Perubahan yang mengusungnya dalam Pilpres 2024 juga akan melakukan hal senada.
“Di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses [hak angket] DPR bisa berjalan. Saya yakin partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu,” kata Anies, Selasa (20/2/2024).
