Bisnis.com, JAKARTA - Kabar mengenai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bakal dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) besok, Rabu (21/2/2024), mencuat di tengah semakin besarnya potensi kemenangan pasangan calon (paslon) 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Untuk diketahui, AHY dan Demokrat memberikan dukungannya kepada Prabowo-Gibran usai 'bercerai' dengan Koalisi Perubahan yang mengusung capres Anies Baswedan. Sementara itu, sampai dengan saat ini, Prabowo-Gibran unggul versi quick count maupun hasil real count sementara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
AHY sejatinya sudah beberapa kali diisukan bakal bergabung ke Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo saat ini. Isu tersebut menguat setelah AHY merapat ke kubu Prabowo-Gibran.
Pada reshuffle kabinet Jokowi ke jilid sekian Oktober 2023 lalu, nama AHY santer diisukan mengisi jabatan Menteri Pertanian (Mentan) yang kosong akibat Syahrul Yasin Limpo tersangkut kasus korupsi. Namun, pada akhirnya Amran Sulaiman lah yang akhirnya dilantik Jokowi untuk mengisi jabatan tersebut.
Kini, isu tersebut kembali menguat. Hal itu sejalan dengan kabar bahwa Menteri ATR/Kepala BPN saat ini, Hadi Tjahjanto, bakal dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) baru. Posisi itu ditinggalkan Mahfud MD yang menyatakan mundur pada Januari 2023 lalu.
Oleh sebab itu, posisi Menteri ATR/Kepala BPN bakal kosong. AHY, yang merupakan anak dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut santer diisukan bakal menjadi Menteri ATR.
Baca Juga
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, dia menyampaikan bahwa AHY siap membaktikan dirinya untuk negara apabila dipanggil untuk mengisi jabatan menteri.
"Jika Negara memanggil, Mas AHY siap memenuhi panggilan tugas dari negara. Namanya prajurit, beliau selalu mendarmabaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara," ujar Herzaky di Jakarta, Selasa (20/2/2024).
Demokrat dan PDIP Jadi Koalisi?
Adapun sebagian besar partai politik penghuni Senayan saat ini merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju atau kabinet pemerintahan Jokowi jilid II. Mereka terdiri dari PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN dan PPP.
Saat ini, hanya Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan. Kelompok masyarakat sipil atau civil society memang kerap mengkritik pemerintahan periode kedua Jokowi lantaran minim checks and balances.
Namun, dengan pergeseran peta koalisi imbas Pilpres 2024 dan menguatnya potensi AHY menjadi menteri, Demokrat berpotensi meninggalkan PKS sendiri di luar pemerintahan saat ini.
Itu juga bakal menandakan pertama kali Demokrat berada di barisan yang sama dengan PDIP. Seperti diketahui, keduanya sudah berseberangan secara politik selama 20 tahun lamanya.
Sejak 2004, atau Pilpres langsung pertama, Demokrat dan PDIP sudah berseberangan. Partai berlambang banteng moncong putih itu konsisten menjadi oposisi ketika SBY memimpin Indonesia sampai dengan 2014.
Seolah-olah bertukar posisi, giliran Demokrat sejak 2014 berada di barisan luar pemerintahan yang dipimpin kader PDIP yakni Joko Widodo (Jokowi). Namun, sisa 9 bulan Jokowi berkuasa, ada kemungkinan Demokrat dan PDIP akhirnya berada di barisan yang sama.
Akan tetapi, apabila hal tersebut terwujud, maka berpotensi tidak akan berlangsung lama. Usai Jokowi meninggalkan Istana Kepresidenan nantinya pada Oktober 2024, besar potensi PDIP untuk kembali ke bangku oposisi setelah 10 tahun berkuasa.
Hal itu kendati kubu Prabowo-Gibran, yang santer diisukan mmendapatkan restu Presiden Jokowi, berharap agar PDIP tidak menjadi oposisi.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto mengatakan, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.
"Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri," kata Hasto dalam siaran resminya, Kamis (15/2/2024).
