Bisnis.com, JAKARTA - Gerakan kampus untuk memberikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi membawa sejumlah pro dan kontra.
Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi pemrakarsa para guru besar dan civitas akademika menyoroti kemunduran demokrasi jelang Pilpres 2024.
Akademisi UGM mengungkapkan keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap manuver politik Jokowi, yang dilontarkan dalam bentuk petisi.
Setelah itu, UI, UII, hingga UNDIP turut memberikan pernyataan sikap terhadap demokrasi Indonesia yang dinilai tidak beretika.
Sayangnya gerakan para guru besar ini menuai kontra dari sejumlah pihak yang menuding adanya tindakan partisan.
Intimidasi Kampus
Baca Juga
Hal ini ditudingkan kepada Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo dalam sebuah wawancara di stasiun tv swasta pada Jumat (2/2/2024).
"Kami itu guru besar, kami tidak punya kepentingan untuk mendapatkan posisi tertentu, mendukung paslon tertentu, We don't have that. I'm sorry. Kalau orang Istana mau sembarangan, kami akademisi juga bisa marah," ujarnya.
Ia juga bercerita bahwa beberapa guru besar menerima intimidasi usai menggelar deklarasi kebangsaan. Menurutnya, ada alumni Fakultas Hukum UI yang menekan para guru besar agar tidak melakukan pernyataan sikap.
"Isi pesannya kayak 'kenapa kok UI ikut-ikutan UGM dan UII. Seharusnya kita bisa pergi ke pejabat yang berwenang dan menyampaikan ide-ide'," ujar Harkristuti menirukan pesan alumni tersebut.
Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Rektor Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang Ferdinandus Hindarto. Ia mengaku mendapat permintaan dari seseorang yang mengaku dari Polresta Semarang untuk membuat video apresiasi terhadap Jokowi.
Cooling System
Adapun Kapolrestabes Semarang Kombes Pol. Irwan Anwar mengatakan bahwa pihaknya memang melakukan pendekatan terhadap para civitas academica dalam rangka mewujudkan cooling system untuk menjaga suasana kondusif pada masa Pemilu 2024.
"Kami sebagai penanggung jawab pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Semarang wajib mewujudkan situasi kondusif dalam rangkaian pelaksanaan Pemilu 2024," kata Kapolrestabes dalam siaran pers di Semarang, Jawa Tengah, Rabu.
Menurut dia, ajakan terhadap civitas academica bertujuan untuk mendukung terciptanya pemilu damai dan tidak memiliki maksud lain.
Kombes Pol. Irwan menjelaskan bahwa video civitas academica yang dimintai komentarnya itu merupakan hasil wawancara yang telah memperoleh persetujuan untuk dipublikasikan.
"Tidak ada paksaan bagi yang bersedia memberikan testimoni maupun pesan kamtibmas," tambahnya.
UNS Berbeda Jalan
Tak sejalan dengan UGM dan UI, UNS memilih untuk memberikan pernyataan sikap yang netral terhadap kondisi politik jelang Pilpres 2024.
Pihak memiliki tiga poin yang ditandatangani oleh Plt Rektor Dr. Chatarina Muliana, Ketua Senat Akademik Prof. Dr. Sri Sulistyowati, dan Ketua Dewan Profesor Prof. Drs. Suranto pada Rabu (7/2/2024).
Pada poin pertamanya, kampus mendukung terselenggarakanya Pemilu Tahun 2024 secara demokratis, jujur, dan adil.
"Berkomitmen menjaga kondusivitas kampus UNS untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi bagi semua warga UNS dan Masyarakat," tertulis poin kedua.
Kemudian yang terakhir, UNS mengimbau semua warga kampus untuk menghormati dan menghargai perbedaan pandangan dan pendapat.
"Menghimbau kepada warga kampus UNS dan semua pihak untuk menghormati dan menghargai setiap perbedaan pandangan dan pendapat dengan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan," tulis poin ketiga.
Sedangkan di pihak mahasiswa, mereka memilih untuk kontra dengan kampus karena ingin jajaran rektor dan dosen untuk lebih menyuarakan kritik terhadap demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran.
Presiden BEM UNS Agung Lucky Pradita mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang jajaran rektor dan civitas academica. Namun undangan tersebut tak mendapat tanggapan.
"Hingga saat ini (kampus) belum berani mengutarakan statement yang dilontarkan ke media atau pers. Sebenarnya kami telah berdiskusi panjang dengan rektorat dan dewan profesor untuk bersama-sama menyatakan sikap ke publik,” kata Agung dikutip dari Solopos, Rabu (7/2).
Agung dan mahasiswa lain menyoroti adanya pelanggaran etika yang dilakukan oleh salah satu paslon, dan menyayangkan pelanggaran berat yang dijatuhkan pada Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meloloskan salah satu cawapres yang pencalonannya dinilai cacat hukum.
Pihak mahasiswa kemudian menilai bahwa Pemilu 2024 penuh dengan kecurangan dan mengabaikan etika.
Respons Jokowi
Jokowi merespons kritik-kritik itu dengan singkat, yakni menyebut bahwa penyampaian kritik merupakan hak setiap warga negara.
Orang nomor satu di Indonesia itu menilai bahwa penyampaian kritik merupakan hak dari setiap warga negara.
Hal ini disampaikannya usai menghadiri agenda peresmian pembukaan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).
“Ya itu hak demokrasi setiap orang boleh berbicara berpendapat, silakan,” ucapnya kepada wartawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
