Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah mahasiswa di Jakarta dan Bandung mulai bergerak untuk mendesak Presiden Jokowi agar turun dari jabatannya.
Aliansi mahasiswa serta masyarakat turun ke Gedung Sate, Kota Bandung untuk menggelar aksi demonstrasi pada Rabu (7/2/2024). Mereka merasa tidak puas terhadap gelaran Pemilu 2024 karena maraknya pelanggaran demokrasi dan etika.
Para demonstran pun mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang serta membakar ban untuk menunjukkan rasa kekecewaan mereka. Aksi demonstrasi baru selesai menjelang malam.
Salah satu anggota demonstran Ilyasa Ali Husni menyatakan aksi itu adalah bentuk rasa kecewa terhadap pemerintah dan kontestasi Pemilu 2024. Dia juga menyebut para akademisi dari berbagai Universita telah menyatakan ketidakpuasannya terhadap pemerintah melalui petisi.
Menurutnya demokrasi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi telah dikebiri. Oleh sebab itu mereka mendesak pemerintah agar menghukum pihak yang mengkhianati konstitusi.
Terdapat beberapa tuntutan yang dilontarkan oleh para demonstran. Pertama Tolak Pemilu curang 2024. Kedua, pemakzulan Presiden Joko Widodo. Ketiga menuntut mundur seluruh kabinet Joko Widodo. Keempat, pecat ketua KPU Hasyim Asy'ari dan Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Serta yang kelima adalah mendesak DPR untuk mengaktifkan hak angket dan hak interpelasi.
Baca Juga
Sementara itu, di Jakarta aksi serupa juga digelar oleh mahasiswa dari berbagai Universitas di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Mereka melakukan longmarch dari Tugu 12 Mei di depan kampus Universitas Trisakti, Grogol, menuju kawasan Monas.
Adapun tuntutan dari para mahasiswa tersebut adalah pemakzulkan Presiden Jokowi. Lalu boikot parpol yang tak mendukung pemakzulan Presiden Jokowi. Serta mendesak para menteri mundur dari Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
Terdapat 10 isu yang mereka soroti dalam gelaran demokrasi tahun ini seperti pemilu curang, KKN, konflik agraria, kerusakan lingkungan, kekerasan aparat, produk hukum bemasalah, pendidikan dan kesehatan mahal, monopoli SDA, kebebasan sipil, keadilan ekonomi dan gender.
