Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Sandiaga Uno merespons klaim Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tentang surat suara yang tercoblos di Malaysia.
Sandiaga mengatakan bahwa hal tersebut mengingatkannya pada kejadian serupa pada Pilpres 2019, ketika dirinya maju sebagai cawapres Prabowo.
“Itu pengalaman saya di 2019 yang masif terjadi. Jadi tolong segera ditindaklanjuti. Jangan kita hanya menuduh, tapi berikan bukti dan serahkan kepada aparat untuk ditindaklanjuti. Tidak ada toleransi,” katanya kepada wartawan di Gedung Kemenkomarves, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).
Sandiaga berpendapat bahwa satu surat suara sangat berharga, sehingga mewanti-wanti seluruh pihak agar tidak mengambil hak yang bukan miliknya.
Menurutnya, Dewan Pakar TPN juga telah memberikan masukan terkait hal tersebut kepada para pemangku kepentingan dari pemilu.
Ketika ditanya apakah isu tersebut merupakan modus penjebakan kepada paslon nomor urut 3, Sandiaga memilih untuk berpikir positif dengan memberikan masukan untuk perbaikan.
Baca Juga
“Kita husnuzan saja, kita beranggapan positif bahwa ini merupakan koreksi. Di Pilpres 2019 waktu saya menjadi kandidat, salah satu temuan adalah irregularitas atau ketidaksesuaian dari kertas suara dengan hasil perhitungan, sehingga waktu itu kami memberikan masukan untuk perbaikan. Mudah-mudahan ini bisa dijalankan,” pungkasnya.
Sebelumnya, TKN Prabowo-Gibran mengklaim telah menemukan ribuan surat suara yang sudah dicoblos paslon Ganjar-Mahfud di Malaysia.
Wakil Ketua Bidang Hukum TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman mengaku sudah mendapatkan bukti berupa foto dan video yang memperlihatkan sejumlah orang tengah mencoblos paslon Ganjar-Mahfud MD dan legislatif tertentu.
"Kami mendapatkan informasi yang amat dapat dipercaya soal adanya aktivitas pencoblosan ribuan surat suara secara ilegal untuk pemilih luar negeri di Malaysia dan menunjukkan sejumlah orang tengah melakukan pencoblosan surat suara legislatif dan surat suara pilpres paslon Ganjar-Mahfud," tuturnya di Jakarta, Selasa (6/2/2024).
Habiburokhman menduga bahwa aktivitas tersebut melibatkan oknum dari Petugas Pemilih Luar Negeri (PPLN) sekaligus oknum dari pegawai Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia.
