Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bantuan sosial dari pemerintah tidak pernah diklaim oleh per kelompok maupun perorangan.
Dia mengatakan pemberian bansos dilakukan oleh pemerintah sejak pandemi Covid-19 berlangsung melalui beberapa cara mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga Kartu Indonesia Pintar.
"Tidak pernah ada pemberi yang mengklaim, semua dilakukan oleh pemerintah sejak sebelum Covid, [melalui] PKH kemudian KIS, KIP," ujarnya kepada wartawan, di JCC Senayan, dikutip Senin (5/1/2024).
Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengklaim bahwa bansos telah dilakukan berdasarkan data yang ada. Namun demikian, jika data belum lengkap maka Airlangga menegaskan bakal melengkapi data bansos tersebut.
"Jadi kalau bansos, itu sepenuhnya untuk rakyat dari anggaran rakyat sehingga ini semuanya dilaksanakan sesuai dengan data yang ada. Kalau data belum lengkap itu dilengkapi lagi," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyoroti penyaluran bantuan sosial atau bansos yang semestinya diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam debat kelima, Minggu (4/5/2024).
Baca Juga
Anies menyatakan semua pihak harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk penerima, bukan bantuan untuk si pemberi.
Dia menambahkan pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya, diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi.
"Anies juga menegaskan bansos ini adalah atas nama negara. Ketika bertugas di Jakarta, semua paket bansos di kardusnya diberi label, dibiayai APBD DKI Jakarta, bukan dari gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta. Jelas posisinya," tutur Anies.
