Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menjawab isu dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Dia menilai persoalan bansos yang dikorupsi saat pandemi Covid-19 lalu jauh lebih bermasalah.
"Mungkin saat ini dipermasalahkan, tetapi menurut saya jauh lebih bermasalah jika bansos itu saat Covid, dikorupsi," katanya, kepada awak media di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu malam (4/2/2024).
Adapun, korupsi bansos saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia terungkap dengan tersangka Juliari Batubara yang saat itu menjabat menteri sosial (mensos).
Lebih lanjut, Gibran juga mengamini bahwa dalam penyaluran bansos harus dilakukan dengan tepat waktu dan tepat sasaran.
Seperti diketahui, kasus korupsi dana bansos yang melibatkan politisi PDI Perjuangan itu bermula dari program pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial (Kemensos) RI senilai Rp5,9 triliun, pada 2020.
Baca Juga
Pengadilan memvonis Juliari Batubara terbukti bersalah atas korupsi dana bansos Covid-19 dan menjatuhkan vonis 12 tahun penjara.
Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritisi penyaluran bansos dalam debat terakhir, pada Minggu malam (4/2/2024).
Saat debat capres, Anies menegaskan bahwa bansos diberikan untuk kepentingan penerima bansos, bukan kepentingan pemberi.
“Bansos itu bantuan untuk penerima, bukan bantuan untuk pemberi. Karenanya, ia diberi sesuai dengan kebutuhan penerima,” kata Anies.
Adapun Anies juga menyinggung soal data penerima bansos yang harus tepat sasaran, dengan cara melakukan pendataan yang akurat.
