Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat pamungka Pilpres 2024 pada Minggu (4/2/2024) malam. Salah satu tema yang akan menjadi bahan debat adalah kesejahteraan sosial.
Debat terakhir Pilpres 2024 ini akan diikuti oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
Debat yang akan dimulai pada pukul 19.00 WIB ini akan dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat. Stasiun televisi penyelenggara debat yaitu TV One, ANTV, dan NetTV.
Kesejahteraan sosial sendiri menjadi isu penting yang disoroti ketiga pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden. Terbukti, kesejahteraan sosial menjadi salah satu isu yang banyak dibahas dalam dokumen visi misi mereka.
Berikut rangkuman visi misi ketiga paslon ihwal kesejahteraan sosial.
Anies-Imin
Terkait kesejahteraan sosial, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar mempunya agenda khusus bernama 28 Simpul Kesejahteraan. Mereka meyakini, kesejahteraan 28 kelompok masyarakat ini berdampak besar pada kesejahteraan Indonesia.
Baca Juga
Oleh sebab itu, Anies-Imin akan memberi manfaat untuk 28 kelompok masyarakat ini. Dengan manfaat dari pemerintah, mereka ingin memberikan 28 kelompok ini tenang, untung, dan bisa menabung.
28 kelompok yang dimaksud Anies-Imin yaitu petani, nelayan, peternak, pekebun sawit, UMKM, pelaku usaha besar, pekerja kreatif, santri, atlet, siswa dan mahasiswa.
Lalu kelompok disabilitas, anak-anak Indonesia, seniman & budayawan, lansia, perempuan, tenaga kesehatan, buruh, pekerja migran Indonesia, Gen Z dan Millenial.
Kemudian warga kota, warga desa, guru dan tenaga pendidik, Aparat Sipil Negara (ASN), dosen dan peneliti, masyarakat adat, pers dan media, diaspora, serta investor dan pelaku pasar modal/uang.
Lebih lanjut, Anies-Imin ingin meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pendekatan multisektor dengan target menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,36% (Maret, 2023) menjadi 4,0%-5,0% (2029); dan kemiskinan ekstrem ~0% (2026).
Anies-Imin juga ingin meningkatkan kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial.
Prabowo-Gibran
Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming ingin menambah program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
Prabowo-Gibran ingin program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan Program Keluarga Harapan akan dilanjutkan.
Selain itu, mereka ini menambahkan Kartu Anak Sehat. Program Kredit Usaha Tani -Perternakan, -Perikanan, -Perkebunan, -Produksi Pangan Rakyat, -Nelayan, -Pesisir, -Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up dan kredit untuk para millenial akan didorong, diperluas, dan diperbanyak.
Prabowo-Gibran juga berjanji memperkuat manajemen dan peningkatan kualitas SDM para pengelola program kesejahteraan sosial. Mereka akan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja yang bersertifikasi.
Sinergi program kesejahteraan sosial yang saat ini masih tersebar di sejumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan inisiatif dunia usaha juga ingin disinergikan dengan penggunaan Basis Data Terpadu (BDT).
Ganjar-Mahfud
Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo – Mahfud MD mempunyai program dana abadi kesejahteraan sosial. Program ini sebagai upaya Ganjar-Mahfud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang harus berkelanjutan.
Dana abadi akan menjadi salah satu opsi mereka untuk pembiayaan program-program kesejahteraan sosial, termasuk membantu warga difabel.
Ganjar-Mahfud juga berjanji meningkatkan kesejahteraan sejumlah kelompok masyarakat, antara lain guru dan dosen, atlet, petani, perempuan dan anak, peternak, nelayan, buruh, masyarakat hukum adat, lansia, aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, hingga prajurit bhayangkara dan TNI.
Terkait perlindungan sosial, Ganjar-Mahfud menargetkan tingkat kemiskinan 2,5% dan kemiskinan ekstrem 0% dengan optimalisasi dana non-APBN. PKH juga ditingkatkan menjadi 15 juta keluarga.
Mereka juga ingin NIK sebagai identitas tunggal yang mengintegrasikan seluruh pemberian jaminan sosial, bantuan, dan layanan dari pemerintah.
