Bisnis.com, JAKARTA — Civitas academica dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia angkat suara dan menyatakan sikap untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang jujur dan adil.
Para jajaran pendidik dan mahasiswa di sederet perguruan tinggi itupun menyuarakan pesan agar penyelenggara negara tetap berlaku netral dan tujuan Pilpres 2024 tercapai.
Pernyataan sikap itu ditetapkan lantaran beragam peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang terjadi belakangan ini mengindikasikan merosotnya kualitas demokrasi.
Mereka pun menyoroti pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo yang dinilai harus netral dalam Pilpres 2024.
Pernyataan sikap itu datang dari civitas academica di Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dan 24 rektor serta ketua perguruan tinggi yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (Aptik).
Sejumlah tuntutan civitas academica itu menyusul tuntutan serupa yang disampaikan jajaran Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mengkritik Presiden Jokowi.
Baca Juga
Berikut ringkasan pernyataan sikap yang disampaikan sederet civitas academica tersebut:
UI
Civitas academica yang terdiri dari warga dan alumni UI membacakan seruan kebangsaan, Jumat (2/2/2024). Mereka meminta pelaksanaan Pemilu bebas dari segala bentuk intimidasi.
"Berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni UI dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi," kata Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo di UI, Depok, Jawa Barat.
Selain tanpa intimidasi, mereka meminta hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa ketakutan, sehingga pemilu bisa berlangsung secara jujur dan adil.
Berikutnya, civitas academica UI meminta agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat pemerintah, hingga TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
“Yang keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh Tanah Air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing," sambung Harkristuti.
Dalam seruan kebangsaan itu, Harkristuti menegaskan bahwa UI merupakan kampus perjuangan yang telah melahirkan para pejuang dalam menghadapi peristiwa berat di masa lalu.
Harkristuti juga mengatakan bahwa civitas academica UI sejati-nya tidak pernah diam di tengah kerja-kerja akademiknya.
"Kami tetap mewaspadai hidupnya demokrasi dan mewaspadai pula kedaulatan agar tetap di tangan rakyat," ujar dia.
Unpad
Civitas academica Unpad turut bersuara mengkritisi sikap politik Presiden Jokowi melalui petisi bertajuk 'Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat'.
Petisi itu disampaikan oleh para guru besar, dosen, dan mahasiswa Unpad di Gerbang Pintu Utama, Kampus Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Sabtu (3/2/2024).
Ratusan civitas akademika Unpad Bandung mengajak mahasiswa untuk menyelamatkan negara Indonesia dari hukum yang dianggap mulai tidak beretika.
Ketua Senat Unpad Prof. Ganjar Kurnia mengatakan, aksi ini merupakan respons dari banyaknya peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang belakangan ini terjadi, seperti merosotnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi
Deklarasi juga dihadiri puluhan guru besar, perwakilan alumni, dan mahasiswa. Dalam petisinya, civitas menilai banyak terjadi penurunan kualitas demokrasi menjelang berakhirnya kepemimpinan Presiden Jokowi.
Mereka juga mengkritisi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang semakin merosot, terlebih terlihat jelas upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan proses penyusunan Omnibus Law yang minim melibatkan partisipasi publik.
"Pelemahan KPK melalui penempatan pimpinan-pimpinannya yang tidak amanah, penyusunan Omnibus Law pengaman investasi yang prosesnya jauh dari partisipasi publik, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres cawapres dalam pemilu oleh Mahkamah Konstitusi," kata Ganjar.
Selain itu, Ganjar juga mengatakan, tindakan nepotisme dan cawe-cawe Presiden selama proses Pemilihan Presiden 2024 sangat terlihat jelas. Bahkan, sikap dukungan terhadap salah satu pasangan calon yang di dalamnya ada putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka mencederai pesta demokrasi yang seharusnya dihelat dengan adil.
"Kualitas institusi adalah pilar dari peningkatan kesejahteraan. Pembangunan yang hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tapi merusak tatanan justru akan membuat mandeknya pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan peningkatan ketimpangan," jelasnya.
