Bisnis.com, JAKARTA -- Mahfud MD mengundurkan diri sebagai menteri di kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia ingin memberi contoh kepada para pejabat lainnya yang maju sebagai kandidat calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) pada kontestasi pemilihan umum atau Pemilu 2024.
Niat mundur Mahfud sejatinya sudah santer terdengar selama dua pekan terakhir. Ini dimulai ketika Mahfud sedang kampanye berada di Semarang dan menyatakan akan mundur dalam waktu yang tepat. Tidak berapa lama, Mahfud akhirnya memenuhi janjinya. Ia mengumumkan mundur dari kursi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) pada hari Rabu kemarin.
"Maka hari ini (kemarin) saya sudah membawa surat untuk presiden tentang masa depan politik saya," ujar Mahfud.
Isu tentang pejabat merangkap sebagai capres, cawapres, maupun tim sukses, memang menjadi sorotan seiring memanasnya tensi politik jelang pelaksanaan Pemilu 2024, 14 Februari nanti. Mahfud meski dinilai terlambat, telah memberikan contoh, kepada pejabat lainnya supaya mengikuti jejaknya demi menjaga muruah pelaksanaan pemilu.
Secara legalitas, tidak ada aturan yang mengharuskan Mahfud atau pejabat yang merangkap tim sukses mundur. Aturan yang ada yakni Peraturan Pemerintah No.53/2023 hanya mewajibkannya cuti. Tidak ada batasan pula, presiden misalnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Undang-undang Pemilu memang membolehkan Presiden memihak dan kampanye. Hal ini sesuai dengan Pasal 281 Undang-undang No.7/2017 tentang Pemilu.
Akan tetapi, keterlibatan presiden dan jajarannya dalam aksi dukung mendukung capres-cawapres, berpotensi konflik kepentingan alias conflict of intereset. Penggunaan fasilitas dan progam negara, seperti bantuan sosial hingga ketidaknetralan apatur negara, akan menyebabkan proses demokrasi yang sedang berlangsung cacat.
Baca Juga
“Saya menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik,” tegas Mahfud.
Di sisi lain, mundurnya Mahfud dari kabinet Jokowi, juga terjadi di tengah isu pecah kongsi antara elite-elite partai politik. Sebelum Mahfud mundur, ekonom senior Faisal Basri sudah memberikan bocoran. Ia mengatakan akan ada banyak menteri mundur karena sudah tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahan Jokowi. Kabar itu juga diperkuat oleh pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengindikaskan adanya ketidakharmonisan di kabinet Jokowi.
Selain Mahfud, menteri yang digadang-gadang akan mundur dari kabinet Jokowi adalah Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani adalah menteri keuangan. Ia masuk ke kabinet Jokowi sejak tahun 2016 dan bertahan sampai dengan sekarang. Namun demikian, kabar itu dibantah langsung oleh Sri Mulyani. “Saya bekerja, saya bekerja,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Pro Kontra Sikap Mahfud
Kendati demikian, sikap Mahfud MD yang berani meninggalkan jabatannya menuai pro dan kontra. Tim pendukung Mahfud mengapresiasi langkah tersebut.
Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, memastikan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD akan semakin leluasa berkampanye usai tidak lagi menjabat sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mahfud memang sudah menyiapkan surat pengunduran diri sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (Menko Polhukam). Dia berencana menemui Jokowi untuk memberi surat itu pada Kamis (1/2/2024) besok.
"Pastinya akan ada suatu perbedaan antara seorang Menko Polhukam dan nantinya hanya seorang Mahfud,” ujar Arsjad.
Sementara itu capres Ganjar Pranowo mengatakan sikap Mahfud mencerminkan sosok pemimpin yang berintegritas. Dia pun berharap calon presiden dan wakil presiden lain yang masih jadi pejabat negara bisa ikuti langkah Mahfud.
"Mudah-mudahan ini jadi contoh yang baik dan menjadi sebuah pertanggungjawaban yang barangkali yang lain bisa mengikuti," ujar Ganjar. Di sisi lain, Anies Baswedan menanggapi pernyataan mundur Mahfud dengan menyinggung soal etika. “Pimpinan harus menjunjung tinggi etika.”
Adapun Wakil Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani tetap meminta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menuntaskan jabatan sebagai Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo hingga akhir masa jabatan.
Menurut Muzani, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki hak untuk cuti yang bisa digunakan jika keduanya ingin melakukan kampanye.
“Kami menyarankan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran agar tidak mundur dari jabatan hari ini. Selesaikan tugas sampai akhir periode, kalau misalnya musim kampanye ya cuti, lalu saat menjalankan tugas ya jalankan tugas,” tegasnya.
Istana Tegaskan Masih Solid
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan belum ada menteri lain yang mengikuti jejak Mahfud MD untuk mundur dari kabinet Indonesia Maju (KIM).
Ari menegaskan menteri yang mundur hanya calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (Menko Polhukam).
“Sampai saat ini belum ada. dan kita juga bisa memastikan bahwa roda penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dengan baik,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Rabu (31/1/2024).
Lebih lanjut, Ari mengatakan bahwa menteri-menteri di kabinet tetap bekerja menjalankan tugasnya dengan baik hingga akhir masa pemerintahan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pada Oktober 2024 mendatang.
Ari menyebut bahwa proses pemerintahan akan tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing pembantu Presiden dan Wapres di setiap koridor pemerintah yang ada.
Apalagi, dia melanjukan bahwa tugas dari menteri berfokus untuk kepentingan masyarakat dan Negara sehingga setiap menteri yang tersisa akan tetap bekerja dengan baik.
“Proses penyelenggaraan pemerintahan itu dilakukan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, dan negara. Jadi kita harus betul-betul mengapresiasi ketika roda pemerintahan ini berjalan dengan baik, dengan menteri-menteri menjalankan fungsinya dengan baik,” pungkas Ari.
