Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI angkat suara mengenai tuduhan terhadap staf United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) yang diduga terlibat dalam penyerangan Hamas ke Israel.
Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal mengatakan bahwa saat ini diperlukan investigasi yang transparan dan tuduhan itu tentu harus dibuktikan.
"Setiap tuduhan harus dibuktikan. Karena itu, investigasi yang menyeluruh, kredibel dan transparan harus dilakukan," katanya, pada Selasa (30/1/2024).
Dia menyatakan bahwa Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah menginstruksikan Office of Internal Oversight Service (OIOS) atau Kantor Layanan Pengawasan Internal PBB untuk melakukan investigasi.
"Kita tunggu hasilnya," ujarnya, kepada para awak media, dalam keterangan resmi.
Selain itu, dia juga mengatakan bahwa Indonesia menyayangkan keputusan sejumlah negara donor yang langsung menangguhkan dukungan keuangan ke UNRWA, sebelum tuduhan itu dibuktikan.
Baca Juga
Menurutnya, langkah tersebut akan memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza, Palestina, yang saat ini sudah sangat sulit.
Seperti diketahui sebelumnya, sejumlah negara, termasuk Austria, Inggris, Amerika Serikat (AS), Kanada, Jerman dan Italia, bahkan Jepang ikut mengumumkan penangguhan pendanaan untuk UNRWA.
Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini memerintahkan pemecatan beberapa pegawai badan tersebut karena dugaan hubungan dengan serangan Hamas ke Israel, pada tahun lalu.
Sementara, PBB telah mendesak beberapa negara itu untuk mempertimbangkan kembali keputusan penghentian bantuan keuangan ke UNRWA tersebut, pada Minggu (28/1/2024).
PBB berjanji bahwa setiap staf yang terbukti terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel akan dihukum dan memperingatkan bantuan untuk 2 juta warga di Gaza Palestina kini dipertaruhkan.
