Bisnis.com, JAKARTA — Parlemen Israel, Knesset, telah meloloskan rancangan undang-undang yang secara tegas membatasi UNRWA, organisasi utama PBB yang mendukung warga Palestina. Hal tersebut mengancam lambatnya aliran bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi di wilayah Palestina.
Mengutip Bloomberg pada Selasa (29/10/2024), keputusan untuk melarang Badan Bantuan PBB atau UN Relief and Works Agency (UNRWA) terjadi ditengah seruan baru dari sekutu Israel di Eropa, Kanada, Australia, dan Jepang untuk tidak melanjutkan undang-undang tersebut.
Selain itu, AS juga telah mendorong Israel untuk meningkatkan pengiriman bantuan ke Jalur Gaza, dengan mengatakan bahwa undang-undang AS mungkin mengharuskan pengurangan aliran senjata Amerika ke Israel kecuali situasinya membaik.
RUU tersebut, yang menjadi final setelah disetujui pada pembacaan kedua dan ketiga oleh Knesset, melarang aktivitas badan tersebut di wilayah Israel.
Meskipun secara teknis wilayah tersebut tidak mencakup Gaza dan Tepi Barat, pergerakan UNRWA akan sangat terpengaruh karena operasional harian dan logistiknya memerlukan koordinasi dengan Israel dan penggunaan tanah serta titik penyeberangan yang dikuasai Israel.
"Proposal tersebut melarang UNRWA menjalankan perwakilan apa pun, memberikan layanan apa pun, atau melakukan aktivitas apa pun, secara langsung atau tidak langsung, di dalam wilayah kedaulatan Israel," menurut pernyataan Knesset, dilansir dari Bloomberg pada Selasa (29/10/2024).
Baca Juga
Undang-undang tersebut mulai berlaku 90 hari setelah ditetapkan.
UNRWA, dengan gudang, kendaraan, dan tenaga kerja yang mapan, telah secara aktif memimpin distribusi bantuan kepada lebih dari 90% penduduk Gaza yang mengungsi akibat serangan Israel selama puluhan tahun ke Palestina. Israel melarang organisasi tersebut beroperasi di Gaza utara, tempat sekitar 200.000 hingga 300.000 warga Palestina masih berada di tengah kesulitan.
Penjabat kepala kemanusiaan PBB, Joyce Msuya, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu bahwa seluruh penduduk Gaza utara berisiko mati. Dua juga mengkritik pasukan Israel karena secara terang-terangan mengabaikan dasar kemanusiaan, karena serangannya terhadap rumah sakit dan para pekerja kesehatan
Ketegangan berkepanjangan antara Israel dan UNRWA mencapai puncaknya setelah ratusan militan Hamas menyerbu Israel selatan pada 7 Oktober tahun lalu. Lebih dari 43.000 warga Palestina telah terbunuh dalam serangan militer Israel setelahnya, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas.
Israel mengatakan setidaknya 12 pegawai UNRWA berpartisipasi langsung dalam serangan lintas batas tahun lalu, yang memicu perang di Palestina yang sedang berlangsung. Hamas ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS dan beberapa negara sekutunya.
Awalnya menyangkal tuduhan Israel, UNRWA mengatakan pada bulan Maret bahwa Israel mencoba memaksa beberapa personel badan tersebut, yang ditahan oleh militer selama operasi darat di Palestina bersama ribuan penduduk, untuk mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan dengan Hamas dan berbagai serangannya.
Namun demikian, pada Agustus lalu, badan tersebut mengatakan sembilan karyawannya mungkin terlibat dalam serangan tersebut dan akan dipecat.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dia sangat prihatin dengan penerapan undang-undang tersebut dan memperingatkan bahwa undang-undang tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi warga Palestina yang terkena dampak konflik. Dia juga mengatakan tidak ada alternatif lain selain UNRWA.
"Saya menyerukan Israel untuk bertindak secara konsisten sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Piagam PBB dan kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional. Saya membawa masalah ini ke Majelis Umum PBB, dan akan terus memberikan informasi kepada Majelis seiring dengan perkembangan situasi," kata Guterres.
