Bisnis.com, JAKARTA--Calon Presiden Prabowo Subianto mengimbau para pendukungnya tidak malu lagi menyebut Prabowo-Gibran adalah tim dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2024.
Prabowo mengatakan bahwa jika ada orang yang tidak senang Presiden Jokowi membantu Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024, maka orang tersebut tidak bisa menerima kenyataan.
Kendati telah didukung oleh Presiden Jokowi, namun Prabowo tetap menyerahkan hasil Pemilu 2024 kepada rakyat, karena rakyat yang akan menentukan nanti.
“Kita tidak usah malu-malu lagi bilang kalau kita timnya Jokowi, kadang suka ada orang yang tidak bisa menerima kenyataan,” tuturnya di sela-sela acara Diskusi Industri Keuangan dan Pasar Modal Dalam Roadmap Menuju Indonesia Emas di Jakarta, Senin (29/1/2024).
Prabowo juga memuji Presiden Jokowi yang berhasil menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia. Menurutnya, industri keuangan dan pasar modal sangat tergantung pada kondisi ekonomi, sementara kondisi ekonomi sendiri tergantung dengan kondisi politik di Indonesia.
“Kita sampai hari ini berhasil menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia, apalagi kita akan menikmati bonus demografi nanti,” katanya.
Baca Juga
Ditambah lagi, menurut Prabowo, Indonesia memiliki kondisi geografis yang baik dan strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudera. Menurutnya, sekitar 2 persen perdagangan dunia selalu melintasi wilayah perairan Indonesia, sehingga harus dimanfaatkan dengan baik.
“Bisa dikatakan lebih dari 2 persen perdagangan dunia itu lewat perairan kita,” ujarnya.
Presiden Harus Diawasi
Di sisi lain, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya demi memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.
Ketua Majelis Hukum dan Hazk Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah Trisno Raharjo mendesak Bawaslu dan DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo secara penuh tanpa pandang bulu agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan netral tanpa campur tangan kekuasaan.
“Kami meminta dan menuntut Bawaslu dan DPR meningkatkan pengawsan terutama terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (29/1).
Dia mengakui bahwa Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan presiden dan wakilnya tidak dilarang untuk melaksanakan kampanye Pemilu.
Namun, pasal tersebut tidak bisa dipandang sebagai sebuah norma yang terpisah dan tercerabut dari akar prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu yang di dalamnya terdapat aktivitas kampanye.
Selain itu, menurutnya, pelaksanaan kampanye harus dipandang bukan hanya sekedar ajang memperkenalkan peserta kontestasi politik, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu.
“Bagaimana mungkin pendidikan politik masyarakat akan tercapai jika Presiden dan Wakil Presiden yang aktif menjabat kemudian mempromosikan salah satu kontestan, jadi dengan demikian, pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Presiden dibenarkan secara hukum untuk melakukan kampanye dan berpihak merupakan statemen yang berlindung dari teks norma yang dilepaskan dari esensi kampanye dan Pemilu itu sendiri,” tuturnya.
Dia menjelaskan daripada berkampanye untuk paslon Prabowo-Gibran, sebaiknya Presiden Jokowi memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik dan berintegritas.
Menurutnya, pejabat publik disumpah untuk menjabat sepenuh waktu sehingga seharusnya memang tidak ada aktivitas lain selain aktivitas yang melekat pada jabatan.
“Maka secara filosofis posisi Presiden adalah pejabat pub
