Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang ditargetkan mencapai angka 57,67 pada tahun ini.
Dito memerinci bahwa terdapat tiga strategi yang akan dilakukan oleh Kementeriannya untuk peningkatan IPP, mulai dari membuat gerakan pelayanan pemuda yang kian masif, memperkuat sektoral pusat regional, dan memperluas kolaborasi antara pemangku kepentingan.
Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Tingkat Menteri tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepemudaan di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (25/1/2024).
“Nanti ada Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang sudah diatur dalam regulasi Perpres 43 tahun 2022 dan Permenpora Nomor 1 tahun 2023 tentang daya saing kewirausahaan dan panduan penyusunan rencana aksi daerah,” tuturnya.
Dito pun menjelaskan bahwa bahwa IPP pada 2022 itu mencapai 55,33 yang mengalami kenaikan dua poin dari IPP pada 2021 sebesar 53,33. Sementara itu, IPP pada 2023 masih dalam proses pengolahan.
Lebih jauh, dia melanjutkan bahwa secara garis besar terkait Indeks Pembangunan Pemuda merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran terhadap 3 lapisan domain pembangunan pemuda dan ketiga hal tersebut terdiri pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Baca Juga
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menargetkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tanah air dapat mencapai angka 57,67 pada tahun ini.
Orang nomor dua di Indonesia itu menekankan bahwa dibutuhkan langkah-langkah percepatan untuk mencapai target IPP serta dengan dukungan anggaran yang memadai.
Lebih lanjut, Wapres ke-13 RI itu menilai bahwa masih diperlukan optimalisasi peran Kementerian Koordinator untuk mengawal dan memantau pelaksanaan dari Rencana Aksi Nasional (RAN) pelayanan kepemudaan pada masing-masing Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan.
Selain itu, Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu pun meminta agar Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera mempercepat penyusunan rujukan untuk memudahkan daerah dalam membuat RAN tingkat daerah.
Apalagi, kata Ma’ruf program kegiatan layanan kepemudaan pada 2024 akan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Pemilu dan Pilkada serentak sehingga dibutuhkam kecermatan mengingat adanya potensi dinamika dan implikasi terhadap program kegiatan lain dan kepemudaan.
“Jangan sampai kemudian [kepemudaan] ini semuanya tidak terlaksana karena masalah Pemilu dan Pilkada baik di Kementerian maupun di pemerintah daerah supaya 2024 ini tetap dipastikan kelancaran dan keberhasilannya. Ini jangan sampai Pemilu Pilkada ini membuat program ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik,” pungkas Ma’ruf.
