Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo menanggapi desakan terhadap tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dalam Pemilu 2024 untuk mundur dari jabatan publiknya.
Adapun, cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar masih mengemban jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto masih menduduki posisi Menteri Pertahanan (Menhan), didampingi cawapres Gibran Rakabuming Raka yang juga masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.
Sementara itu, cawapres nomor urut 03, Mahfud MD juga masih berstatus sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
“Ini sudah kurang dari 3 pekan lagi [menuju pemungutan suara]. Jadi menurut saya lebih baik terlambat mundur daripada tidak,” katanya melalui sambungan telepon kepada Bisnis, Rabu (24/1/2024).
Kunto berpendapat, langkah ini perlu dilakukan para kandidat demi menjaga legitimasi pemilu, utamanya berkaitan dengan hasil pemilu nanti.
Baca Juga
Dengan mundurnya para kandidat capres-cawapres dari jabatan publiknya, maka hal tersebut akan meminimalisir skala konflik yang mungkin muncul dari hasil pemilu.
“Saya berharap elit-elit politik kita punya sense of state, bahwa akhirnya menjaga kepentingan publik, negara, dan bangsa lebih daripada mengejar kekuasaan saja,” sambungnya.
Hal senada disampaikan Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Aisah Putri Budiatri. Dirinya menyarankan kandidat yang mengemban jabatan publik untuk mundur dari jabatannya demi menghindari konflik kepentingan.
“Sepatutnya, semua elemen yang terkait dengan institusi negara mundur atau setidaknya mengambil cuti, agar tidak ada konflik kepentingan dengan posisinya sebagai bagian dari institusi negara,” kata Aisah saat dihubungi Bisnis, Rabu (24/1/2024).
Selain itu, dia berpendapat bahwa hal ini juga penting untuk menjaga martabat sebagai pejabat negara, karena publik dapat membangun stigma negatif bahwa mereka akan mengambil keuntungan atau memanfaatkan program yang bersumber dari anggaran negara untuk kepentingan politiknya sendiri.
Seperti diketahui, desakan terhadap calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Pilpres 2024 untuk mundur dari jabatan publik yang diembannya kembali mengemuka. Teranyar, desakan bagi capres-cawapres untuk mundur dari jabatan publik itu datang dari Wakil Ketua bidang Komunikasi pada Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah, yang mengarahkan desakan itu kepada Mahfud.
Menurutnya, Mahfud harus segera mundur dari jabatan Menko Polhukam sebab dia kerap mengkritik pemerintah selama kampanye terbuka, terutama di bidang polhukam. Fahri menilai Mahfud lupa bahwa dirinya bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pak Mahfud ini tidak bisa mengkritik pemerintah, terutama di bidang polhukam. Itu semua kan tugas dia. Kalau dia mau ngomong begitu, ya keluar dong dari kabinet Pak Jokowi," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Selasa (23/1/2023).
Secara terpisah, Mahfud pun telah membuka suara perihal isu pengunduran diri dari kursi Menko Polhukam. Mahfud mengaku dirinya memiliki rencana untuk mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.
"Saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik agar tidak ada pertentangan," ujarnya dikutip dari YouTube Mahfud MD di acara 'Tabrak Prof!', Selasa (23/1/2024).
