Bisnis.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengatakan sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan presiden dan menteri berhak mendukung capres-cawapres dan partai politik tertentu.
Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni mengatakan bahwa keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa.
"Pak Jokowi benar. Presiden dan Menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye," katanya, saat memberi keterangan, pada Rabu (24/1/2024).
Dia menceritakan seperti yang terjadi pada 2004, saat Megawati Soekarnoputri maju sebagai calon presiden dan keliling Indonesia untuk kampanyekan dirinya dan PDIP.
"Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye," lanjutnya.
Selain itu, dia menceritakan juga yang terjadi di negara lain, di semua negara demokratis. Raja mencontohkan saat Presiden AS Barack Obama mendukung dan kampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai capres dari Partai Demokrat.
Baca Juga
"Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan," ujarnya.
Kemudian, dia menyatakan bahwa sebaiknya Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan dukungan terbuka.
"Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow up dengan memberikan dukungan terbuka kepada paslon nomor 02 dan parpol nomor 15, PSI partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik," ucapnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye, dan presiden juga boleh memihak.
"Presiden tuh boleh loh kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," kata Jokowi saat memberi keterangan di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
