Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan 5.000 sertifikat tanah untuk warga di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah pada Senin (22/1/2024).
Menariknya, pembagian ini dilakukan sehari usai dikirik oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3, Mahfud MD dalam debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1/2024).
Saat membagikan itu, Jokowi bahkan memamerkan capaian program sertifikat tanah itu. Dia menjelaskan, pada 2015 seharusnya ada 126 juta sertifikat tanah yang harus dipegang oleh masyarakat karena ada 126 juta bidang tanah di Indonesia.
Namun, menurut orang nomor satu di Indonesia itu, pada 2015 masyarakat yang punya sertifikat tanah baru 46 juta.
“Artinya, ada 80 juta masyarakat yang memiliki lahan tanah tapi tidak pegang sertifikat,” jelas Jokowi seperti yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (22/1/2024).
Oleh sebab itu, dia tidak heran apabila banyak sengketa dan konflik agraria ada di mana-mana. Dia pun bangga kini telah membagikan sekitar 110 juta sertifikat tanah hingga akhir 2023.
Baca Juga
Di samping itu, reforma agraria menjadi topik yang sengit dibicarakan dalam debat yang diikuti para cawapres kemarin. Pada saat itu, putra bungsu Jokowi yang sekaligus cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming ikut memamerkan capaian pembagian sertifikat tanah oleh ayahnya.
Meski demikian, Cak Imin mengkritisi program reformasi agraria ala Jokowi yang tidak menekankan pada redistribusi lahan. Menurutnya, redistribusi lahan tidak sama dengan sertifikasi lahan.
"Pak Gibran harus tahu persis ya bahwa redistribusi lahan ini tidak sama dengan sertifikasi lahan. Sebenarnya sederhana laksanakan itu dengan sungguh-sungguh, maka akan terdistribusi hak-hak tanah," ujarnya dalam debat cawapres, Minggu (21/1/2024).
Menurutnya, sertifikasi lahan ala Jokowi tidak mencakup redistribusi aset atau pembagian ulang aset yang dalam hal ini tanah. Oleh sebab itu, Cak Imin menyatakan ingin mengubah program untuk memastikan para petani bisa mendapat lahan agar lebih sejahtera.
Senada, Mahfud MD menyatakan pembagian sertifikasi tanah ala Jokowi selama ini hanya mencakup aspek legalisasi lahan. Padahal, menurutnya, reformasi agraria harus mencakup tiga aspek yaitu legalisasi, redistribusi, dan pengembalian klaim-klaim atas tanah.
“Yang ini belum satu pun sertifikat untuk redistribusi, yang ada baru legalisasi. Orang sudah punya tanah lalu diberi sertifikat, yang redistribusi belum ada," jelas Mahfud, juga dalam debat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
