Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa isu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang akan hengkang dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) merupakan kabar bohong atau hoaks.
“Hoaks, [itu informasi] hoaks,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/1/2024).
Menurut politisi yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu, Sri Mulyani tidak mundur dari kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menjelaskan kehadirannya di Istana Negara adalah untuk menghadiri rapat internal yang membahas mengenai pajak hiburan yang turut dihadiri oleh Sri Mulyani.
Airlangga pun memastikan bahwa rapat tersebut sama sekali tidak membahas isu mundurnya Sri Mulyani.
“Tidak ada tidak [bahasan itu],” pungkas Airlangga.
Sebelumnya, sejumlah menteri lain turut angkat bicara terkait dengan kabar rencana mundurnya sejumlah pembantu di kabinet Jokowi dan Ma’ruf Amin mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono.
Baca Juga
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengaku tidak mengetahui kabar tersebut dan memastikan tidak ada pembicaraan mundur dengan Sri Mulyani.
"Nggak tahu saya, saya enggak tau. Nggak pernah bicara begitu dengan Bu Sri Mulyani," katanya saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/1/2024)
Setali tiga uang, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau akrab dipanggil Zulhas juga menanggapi hal tersebut dan meminta semua pihak untuk tidak membuat isu.
"Jangan suka bikin isu ya," katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan.
Saat ditanya mengenai situasi kabinet Jokowi, Zulhas menyebut saat ini masih dalam kondisi baik-baik saja. "Orang gak ada apa-apa kok dibahas," pungkas Zulhas.
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju masih dalam keadaan kompak dan tak ada kabar miring mengenai mundur dari posisi yang ada.
"Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya," katanya kepada wartawan melalui pesan singkat, Kamis (18/1/2024).
