Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kisah Prabowo Gagal Menaikkan Gaji Pejabat di Kemhan

Prabowo Subianto mengaku gagal menaikkan gaji salah satu pejabat penting di Kemenhan, tapi berhasil menaikkan pangkatnya.
Kisah Prabowo Gagal Menaikkan Gaji Pejabat di Kemhan. Capres nomor urut dua Prabowo Subianto menyampaikan pendapat saat adu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Debat kali ini bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Kisah Prabowo Gagal Menaikkan Gaji Pejabat di Kemhan. Capres nomor urut dua Prabowo Subianto menyampaikan pendapat saat adu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Debat kali ini bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Bisnis.com, JAKARTA - Calon Presiden Prabowo Subianto mengaku gagal menaikkan gaji salah satu pejabat di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Padahal, pejabat tersebut memegang uang dan mengendalikan anggaran dan proyek yang besar di Kemenhan. Namun, menurut Prabowo, belakangan diketahui gaji pejabat tersebut tidak sesuai dengan apa yang selama ini dikerjakan. 

Akhirnya, Prabowo meminta Bendahara Kemenhan untuk menaikkan gaji pejabat tersebut. Namun hasilnya gagal, pejabat tersebut tetap tidak naik gaji.

"Saya mau cerita, jadi di Kemenhan ada pejabat yang mengendalikan uang triliunan dalam kontrak proyek, tapi pangkatnya sama dengan pejabat yang kerjanya rutin atau biasa saja," tuturnya di Gedung KPK Jakarta, Rabu (17/1).

Meskipun gagal menaikkan gaji, kata Prabowo, pangkat pejabat tersebut naik menjadi bintang tiga atas rekomendasinya di Kemenhan.

"Jadi saya sudah ajukan rekomendasi agar jabatannya naik, mungkin tidak naik dari segi gaji, tapi pangkat naik diberi bintang 3 sekarang," katanya.

Prabowo berjanji jika dirinya terpilih menjadi Presiden, seluruh penyelenggara negara yang memegang anggaran besar harus diberi gaji yang besar juga, sehingga tidak ada lagi ASN yang melakukan tindak pidana korupsi.

"Ini salah satu upaya yang akan saya lakukan jika diberi mandat oleh rakyat," ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper