Bisnis.com, JAKARTA - Narasi mengenai dugaan intimidasi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kembali menggema satu bulan sebelum pemungutan suara 14 Februari 2024.
Kabar mengenai dugaan intimidasi itu datang dari PDI Perjuangan. Konon, para penjabat (Pj) kepala daerah khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur diduga dicopot karena tidak mau berpihak ke pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Adapun diketahui PDI Perjuangan atau PDIP merupakan partai pengusung utama paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Paslon lainnya yang ikut berkontestasi yakni paslon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Kabar mengenai dugaan pencopotan Pj kepala daerah yang tidak berpihak ke paslon 02 disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP sekaligus Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto.
"Ada Pj-pj yang sebenarnya netral tetapi kemudian karena tidak mau menjalankan suatu keberpihakan kepada 02 [Prabowo-Gibran], itu diganti. Itu terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah, juga di Jawa Timur," ungkap Hasto di kawasan Stadion GBK Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).
Hasto meyakini tindakan-tindakan intimidasi yang digunakan oleh kubu 02 itu tidak bakal berpengaruh. Dia menilai masyarakat Indonesia yang melihat praktik intimidasi justru akan berbalik melawan.
Baca Juga
Menurutnya, fenomena pemilih yang belum menentukan pilihan atau unspoken voters bakal melabuhkan dukungannya kepada paslon nomor urut 03 pada saat ke tempat pemungutan suara (TPS).
"Kekuatan diam ini yang menjadi kunci dari kemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud," jelasnya.
Namun demikian, pada hari yang sama, Hasto langsung mengklarifikasi pernyataannya. Dia meluruskan bahwa hanya ingin agar Pj tidak dicopot semena-mena padahal sudah bekerja dengan baik.
Hasto menyatakan bahwa pencopotan Pj bukan karena masalah keberpihakan kepada 02, namun mengenai netralitas ASN. Menurut Undang-undang (UU), para Pj yang umumnya berasal dari ASN tidak boleh menunjukkan keberpihakan. Dia menilai pencopotan para Pj karena ada yang dicurigai tidak netral.
Akan tetapi, politikus itu tetap menyayangkan bahwa pencopotan Pj di Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak melalui proses yang demokratis. Penggantian tidak dilakukan melalui tim penilai akhir, namun hanya dilakukan kalangan yang sangat terbatas.
Hasto mengingatkan, seorang Pj dipilih juga melalui usulan dari DPRD provinsi ataupun kabupaten/kota. Oleh sebab itu, pergantian Pj juga tidak boleh semena-mena.
"Seharusnya bertanya kembali kepada DPRD terhadap calon yang diusulkan, calon dari pemerintah, dan kemudian dilakukan pembahasan melalui tim penilai akhir, bukan sewaktu-waktu bisa diganti," ujarnya.
Menanggapi pernyataan Hasto, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyebut pencopotan Pj kepala daerah murni merupakan evaluasi kinerja. Bukan karena unsur politik.
"Kalau ada PJ Bupati diganti bukan karena politik. Karena memang semua Pj Bupati dievaluasi tiga bulanan," kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid saat dihubungi Bisnis, Minggu (14/1/2024).
Politisi Partai Golkar itu menilai PJ kepala daerah yang hanya berfokus pada kampanye untuk capres maupun cawapres tertentu bakal dicopot dari jabatannya.
Dia menilai pernyataan Hasto merupakan bentuk kekesalan kubu 03 yang gagal dalam memobilisasi aparatur sipil negara (ASN) pada Pilpres 2024.
"Mungkin Pak Hasto kecewa karena semua PJ Bupati mau dipakai untuk mobilisasi ASN gagal skenarionya," kata Nusron.
PDIP vs Prabowo
Silang pendapat hingga saling tuding-menuding mengenai intimidasi jelang Pemilu 2024 jauh dari pertama kalinya. Hasto sebelumnya menyebut Capres 03 Ganjar Pranowo rajin berkampanye di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena banyak pendukunganya yang diduga mendapatkan intimidasi.
"Mengapa Pak Ganjar [rajin] datang terakhir ini ke Jawa Tengah dan Jawa Timur? Karena di kedua provinsi itu banyak terjadi intimidasi sehingga menggelorakan semangat juang," jelas Hasto usai membagikan telur gratis di kawasan Rumah Susun Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat pada Minggu (14/1/2024) pagi.
Bentuk initimidasi itu, lanjutnya, juga terjadi hingga level kepala desa, ketua RT sampai dengan pengusaha. Intimidasi itu diduga dilakukan juga oleh oknum TNI/Polri, Kejaksaan dan lain-lain, serta dalam berbagai bentuk di antaranya pencopotan baliho.
Adapun salah satu kasus dugaan intimidasi yang paling mencuat yakni ketika sejumlah polisi mendatangi kantor DPC PDIP di Solo, November 2023 lalu. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo pun mengklaim bahwa ada gerakan intimidasi yang dilakukan terhadap partainya.
Mantan Wali Kota Solo itu menduga tindakan itu merupakan upaya agar kader takut datang ke DPC. Oleh sebab itu, dia menilai hal tersebut tidak wajar karena dilakukan oleh perangkat negara. Menurutnya, tidak wajar apabila aparat mendatangi DPC jika tidak ada kegiatan tertentu.
"Itu bentuk atau membuat opini masyarakat menilai bahwa ada intervensi dari aparatur negara. Sehingga saya sangat mengimbau dan berharap kepada aparatur negara TNI Polri dan ASN ya bertindak netral," ujar F.X. Hadi Rudyatmo, Rabu, dikutip dari Solopos.
Juru Bicara Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak pernah membicarakan soal banyaknya tuduhan yang dialamatkan kepada kubu Prabowo mengenai intimidasi. Dahnil pun mempersilakan para pihak yang ingin melapor agar membuktikannya.
Menurutnya, PDIP merupakan partai besar yang punya jejaring dan aparatur yang dapat diakses, sehingga akan bisa dengan mudah melapor apabila terjadi hal yang tidak sesuai aturan.
"Jadi silakan saja, yang jelas Pak Prabowo dan Mas Gibran maupun [TKN, red] itu konsisten ingin menang secara sehat, dengan cara fair. Jadi tuduhan seperti itu ada baiknya tidak diproduksi hanya sekadar menjadi isu, tapi dilakukan saja langkah-langkah hukum supaya konkrit, sehingga tidak jadi fitnah dan hoaks," ujarnya, November 2023.
Dugaan Seniman hingga Pengusaha Diintimidasi
Catatan Bisnis menunjukkan bahwa kasus-kasus dugaan intimidasi tidak hanya terjadi seputar kubu 03 melawan 02.
Sebut saja kasus intimidasi oleh pihak kepolisian terhadap seniman Butet Kartaredjasa, yang sempat mencuat pada Desember 2023. Pada saat itu, aparat penegak hukum meminta Butet agar menandatangani surat pernyataan untuk tidak menyingggung soal politik pada pentas seni di Taman Ismail Marzuki (TIM).
Kepada wartawan, Butet sempat menyampaikan bahwa intimidasi atau komitmen tidak menyinggung politik di pentas seni tidak pernah dirasakan sejak 25 tahun yang lalu atau sejak era reformasi.
"Selama ini tidak pernah ada yang gitu-gituan itu, baru kali ini. Sejak reformasi 1998 kami itu pentas monolog, teater gandring, program indonesia kita, tidak pake tanda tangan yang ada berkomitmen tidak bicara politik itu tidak ada. Jadi intimidasinya disitu bukan didatangi orang lalu ditekan tekan bukan begitu," tambahnya.
Tidak hanya kubu 03, kubu paslon 01 yakni capres Anies Baswedan pernah blak-blakan mengenai dugaan intimidasi yang didapatkannya. Pada saat itu, pendaftaran capres-cawapres belum dilakukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pada saat menghadiri acara 'Mata Najwa: 3 Bacapres Bicara Gagasan' di Yogyakarta, September 2023 lalu, Anies mengaku tidak ada konglomerat yang mendekati dirinya karena takut diintimidasi.
"[Para konglomerat] takut karena kami mengalami pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, setelah itu mereka akan mengalami pemeriksaan pajak, pemeriksaan-pemeriksaan yang lain-lain," jelas Anies dikutip dari kanal YouTube Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (19/9/2023).
Rapor Merah Netralitas
Pada Desember 2023, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 59 Pj kepala daerah mendapatkan rapor merah dalam indikator menjaga netralitas ASN di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dilansir Solopos, rapor merah itu ditujukan kepada Pj yang dinilai belum memenuhi indikator dalam upaya menjaga netralitas ASN dengan hanya mengumpulkan skor 0-59 atau masuk dalam kategori kurang.
Selain itu, lima Pj kepala daerah meraih rapor kuning dengan skor 60-79. Kemudian, 48 lainnya mendapatkan rapor hijau dengan meraup skor 80 hingga 100 atau berkategori baik.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa penggantian beberapa Pj kepala daerah yang tidak netral dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pendalaman informasi. Dia mengaku bahkan laporan-laporan itu juga didapatkan dari informasi media sosial yang mencuat di publik atau viral.
Laporan lain, lanjutnya, juga didapatkan dari laporan masyarakat termasuk keluhan dari partai politik (parpol) atau peserta Pemilu 2024. Tito pun menyebut salah satu Pj kepala daerah yang mendapatkan evaluasi kemudian diganti yakni Bupati Kampar Muhammad Firdaus.
"Bupati Kampar salah satunya. Salah satu alasannya itu [Tidak netral]," kata Tito.
