Bisnis.com, JAKARTA - Capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menegaskan, untuk melakukan transformasi pertahanan menjadi Garda Samudra, Indonesia membutuhkan anggaran pertahanan hingga 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini Indonesia masih jauh dari upaya modernisasi karena anggarannya masih berada di bawah 1 persen dari PDB.
"Ini jauh di bawah anggaran pertahanan negara-negara tetangga maupun negara adidaya, sehingga belum optimal dalam menghadapi gejolak geopolitik. Kebijakan pengadaan alutsista juga belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya,” tutur Anggota Eksekutif TPN Ganjar-Mahfud Reine Prihandoko.
Dia menambahkan, Indonesia juga masih harus menghadapi sejumlah tantangan dalam melakukan modernisasi pertahanan, salah satunya ditandai dengan pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) yang tidak sesuai dengan target.
“Menurut data dari KKIP, pada tahun 2023, capaian MEF Indonesia hanya sebesar 65,49 persen dari target, yang bahkan sudah disesuaikan ulang menjadi hanya sebesar 79 persen. Target MEF diragukan dapat terpenuhi selama satu tahun ini (2024),” lanjut Reine.
Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud Andi Widjajanto menegaskan, permasalahan ini terjadi karena minimnya anggaran pertahanan yang dapat dialokasikan untuk membeli alutsista dengan teknologi mutakhir dan kurangnya sumber pendanaan untuk melakukan pengadaan senjata.
“Preferensi Indonesia masih mengarah ke impor senjata dan membeli alutsista bekas dari negara lain yang usia pakainya tidak lama, rentan menimbulkan kecelakaan, dan kesiapan operasinya rendah. Semakin besarnya pembatasan data yang dapat diakses publik juga menunjukkan komitmen transparansi yang kurang serius,” sambung Andi.
Maka dari itu, lanjut dia, Indonesia membutuhkan perencanaan pertahanan yang ajek dan konsisten terkait jenis alutsista yang ingin diprioritaskan untuk dibeli dan mitra strategis mana yang ingin diajak untuk bekerja sama.
Seperti diketahui, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan bahwa jika Indonesia ingin membangun sistem pertahanan, maka dalam perencanaannya tidak boleh gonta-ganti. “Kita musti ajek, musti konsisten. Kedua, kita musti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka, seluruh proses perencanaannya harus bottom-up,” tandas Ganjar pada saat debat ketiga, pada Minggu (7/1).
Ganjar-Mahfud bakal mengupayakan belanja alutsista yang tidak utang dan tidak usang agar 100 persen siap perang dan memiliki zero persen toleransi kecelakaan. Oleh karena itu, Ganjar-Mahfud menekankan bahwa wajib untuk mencapai 7 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengalokasikan anggaran pertahanan 1-2 persen dari PDB, dan mengubah belanja alutsista menjadi investasi pertahanan guna menunjang pergeseran gelar kekuatan dan kebutuhan tiap-tiap matra, utamanya pada matra laut dan udara.
Permasalahan lain yang terkadang luput untuk diperhatikan adalah mengenai kesejahteraan prajurit, utamanya terkait kurangnya pemenuhan fasilitas kedinasan dan pendidikan bagi keluarga prajurit.
“Saya bersama mereka, saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka, kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela,” ucap Ganjar.
"Kesejahteraan prajurit dan keluarga menjadi begitu penting mendapatkan perhatian, dan beasiswa kuliah untuk anak prajurit dan bhayangkara yang membutuhkan perlu kita lakukan,” tambah Ganjar. s
Tidak hanya itu, program unggul 10 Juta Hunian, termasuk untuk prajurit dan keluarganya merupakan bentuk komitmen dari Ganjar-Mahfud dalam memenuhi hak-hak prajurit aktif hingga memasuki masa purna tugas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 dan 51 dari Undang-Undang TNI.
