Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan pembangunan secara merata hingga ke desa.
Jokowi membuktikan bahwa pemerataan pembangunan hingga perdesaan bukanlah janji belaka dengan bukti nyata salah satunya dari dana desa yang telah tersalurkan dan salah satunya menjadi jalan desa.
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan jalan desa sudah mencapai 350.000 kilometer. Dia menyebut jalan desa yang telah dibangun di seluruh Tanah Air jauh lebih panjang dibanding pembangunan jalan tol.
“Jalan tol enggak ada apa-apanya hanya 2040 kilometer, jalan desa 350.000 kilometer karena kita memiliki 74.800 desa diseluruh tanah air ini. Kalau 1 desa saja 5 kilo, berarti kali 75 berarti sudah 350.000 jalan desa,” ujarnya dalam pertemuannya bersama para kepala desa se-Kabupaten Banjarnegara, yang digelar di Desa Pagak, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu (3/1/2024) dikutip dari keterangan resmi..
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), selama 9 tahun masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), periode 2014-2020, telah membangun jalan sepanjang 30.613 kilometer (km) atau 5,91 persen dari 517.713 km pada 2014 menjadi 548.366 km pada 2020.
Dalam rentang waktu tersebut total penambahan panjang jalan nasional mencapai 592 km dari 46.432 km menjadi 47.024 km. Adapun, jalan provinsi telah bertambah sepanjang 1.317 km menjadi 54.845 km pada 2020 dari total panjang jalan 53.528 km pada 2014. Kemudian, untuk jalan kabupaten/kota dari 417.793 km menjadi 446.497 atau sudah bertambah 28.794 km.
Baca Juga
Sementara itu, total panjang jalan tol yang sudah beroperasi pada rentang waktu 2015–2019 mencapai 1.298 km. Pembangunan jalan bebas hambatan tersebut terus meningkat pada 2020 sepanjang 246 km, 2021 sepanjang 122 km, serta 142,11 km pada 2022.
Alhasil, hingga 2022, total panjang jalan tol yang sudah dinikmati oleh masyarakat menjadi hampir 2.600 km. Realisasi tersebut masih akan bertambah seiring dengan target pemerintah yang akan memperpanjang hingga 1.000 km pada 2024.
Lebih lanjut, Presiden juga menyampaikan soal jumlah dana desa yang sudah disalurkan mencapai Rp539 triliun. Dia menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak 2015 itu bukanlah angka yang kecil jika dibandingkan dengan anggaran sejumlah pembangunan proyek lainnya.
Bahkan, Jokowi memberi contoh dalam pembangunan bandara hingga bendungan yang memiliki anggaran yang jauh lebih sedikit dibanding dana desa.
“Airport niku, gawe airport sedengan ngoten nggih itu Rp2 triliun. La niki berarti dadi kiro-kiro 250 airport gedhe. Bendungan niku Rp1 triliun, Rp1,5 triliun berarti dadi kira-kira 400 bendungan waduk kalau dijadikan artinya uang itu besar sekali,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara berharap agar penggunaan dana desa ke depannya dapat digunakan dan dikelola untuk semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebagai contoh, Presiden menyebut dalam membangun infrastruktur desa, seharusnya tidak membeli bahan-bahan bangunan dari luar daerahnya guna menjaga perputaran uang di desa.
“Oleh sebab itu sering saya ucapkan bolak-balik, beli batu batanya lokal di desa atau paling jauh di kecamatan, jangan diberi anggaran dana desa misalnya Rp1,5 miliar belonjone teng Jakarta. Ketok e luweh murah, tapi perputaran uang jadi berpindah dari desa ke Jakarta balik lagi uangnya,” jelasnya.
Jokowi pun mengimbau agar kegiatan perekonomian di sebuah dasa dapat mendorong peredaran dan perputaran uang di wilayahnya masing-masing.
“Biarkan uang itu beredar meskipun harganya sedikit lebih mahal tapi uangnya beredar di desa kita,” tandasnya.
Pengurus Desa Dipanggil ke Istana
Pada akhir Desember 2023, Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) diundang Presiden Jokowi ke Istana Negara.
Bendahara Umum DPP Papdesi Sujiono menyampaikan ihwal pembahasan Presiden pada pertemuan itu yakni menitipkan pesan kepada para kepala desa untuk bisa menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 di desa berlangsung secara damai dan lancar.
"Jadi, Pak Presiden tadi menitipkan kepada kami para kepala desa yang hadir ini untuk menjaga, pemilu ini betul-betul tidak ada kecurangan, pemilu ini damai lancar. Karena apa, kalau situasi seperti, mohon maaf, mungkin beberapa dekade lalu, ini jangan sampai terjadi," katanya.
Sujiono mengatakan masyarakat di desa ingin pemilu bisa dijalani dengan baik, tanpa perlu ada hal-hal yang mengusik kedamaian.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Papdesi Senthot Rudi Prastiono mengatakan dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi itu hadir aliansi kepala desa lintas asosiasi, yakni Apdesi, Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Jawa Timur dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Senthot menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, sama sekali tidak ada pembicaraan politik terkait arahan untuk mendukung calon tertentu. Menurut Senthot, aliansi menyerahkan kepada individu kepala desa secara pribadi untuk menentukan pilihan masing-masing.
Pada kesempatan yang lain, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan kunjungan aliansi kepala desa ke Istana Kepresidenan menemui Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu adalah untuk beraudiensi terkait revisi Undang-Undang Desa.
"Intinya ini bentuk audiensi. Bapak Presiden menerima semua pihak audiensi. Tapi yang jelas konteksnya itu dalam rangka revisi Undang-Undang Desa," kata Moeldoko di Jakarta, Rabu (3/1/2024) dilansir dari Antara.
Dia mengatakan keinginan aliansi kepala desa adalah masa jabatan kepala desa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun, dan tetap bisa dipilih dua kali masa jabatan.
Moeldoko mengatakan tidak ada pembicaraan terkait politik sama sekali dalam pertemuan aliansi kepala desa dengan Presiden Jokowi.
