Bisnis.com, JAKARTA - Memberantas pinjol ilegal dan judi online menjadi salah satu program visi misi yang diusung capres cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Kasus pinjaman ilegal (pinjol) dan judi online tercatat cukup tinggi di masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, periode 2023 ada sekitar 173 pinjol ilegal yang beredar di masyarakat.
Masalah pinjol ilegal ini bahkan mencatatkan kasus bunuh diri pada nasabah pinjol yang terlilit utang.
Untuk mengatasi kasus pinjol ilegal dan judi online yang meresahkan masyarakat itu, Ganjar-Mahfud berkomitmen mempercepat infrastruktur digital hebat dan SDM Digital Andal berupa penguatan transformasi ekosistem digital, dan meningkatkan literasi digital.
Salah satu langkah Ganjar-Mahfud dalam memberantas pinjol ilegal dan judi online adalah peningkatan SDM digital dalam Negeri dengan Program CERAH Digital (Cerdas dan Ahli Digital).
"Melalui program pendidikan dan beasiswa yang mendukung peningkatan SDM digital yang berdaya saing, dan peningkatan literasi digital bagi aparatur pemerintah dan seluruh rakyat," demikian mengutip buku visi misi Ganjar-Mafhud.
Pasangan capres-cawapres ini juga memastikan keamanan data pribadi warga aman alias tidak bocor dan memperkuat tingkat keamanan pengelolaan data secara maksimal, melalui penerapan Undang-Undang Perlindungan 2024 – 2029.
Keamanan data pribadi yang dilindungi secara menyeluruh, termasuk pembentukan lembaga pengawasan independen.
Capres Ganjar Pranowo mengatakan, konsumen pinjol di Indonesia kalangan anak muda cukup tinggi dengan rentang usia 19-24, sehingga merupakan problem besar yang terjadi saat ini.
Selain itu, katanya, 60 persen kredit pinjol digunakan untuk kredit konsumtif. seperti beli gadget, nonton konser dan beli pakaian baru.
Ganjar pun mengimbau agar masyarakat meminjam ke lembaga keuangan yang kredibel maka butuh literasi keuangan.
"Perlu juga dilakukan literasi digital agar masyarakat lebih melek digital dan finansial," ujarnya.
Menurut Ganjar Indonesia juga perlu menjadi negara berdikari dan berdaulat digital.
"Mesti ada perlindungan intelectual property data pribadi, jadi jangan mudah dishare-share. Negara mesti membangun sistem sekuriti agar kemudian data pribadi menjadi aman," paparnya.
Kemudian selanjutnya, perlu diterapkan sistem satu data, untuk memudahkan kredit regulasi bagi pelaku digital dan kreatif.
Sementara itu, untuk komitmen dalam memberantas judi online, Ganjar- Mahfud memastikan kedaulatan digital dengan mengedepankan perlindungan setiap warga negara diruang digital, baik melalui penjaminan hak-hak digital serta proteksi terhadap
ancaman seperti judi online dan penyebaran misinformasi.
Berdasarkan data pada EMP Pusiknas Bareskrim Polri, sepanjang 2023, Polri telah menindak 2.530 kasus judi selama periode Januari-September 2023. Kasus itu meliputi beberapa kategori di antaranya judi togel, judi online, judi kartu, sabung ayam, dan rolet.
Selain itu, lebih dari 3.000 orang dilaporkan terkait kasus judi sejak awal tahun hingga September 2023. Karyawan swasta menjadi kategori pekerjaan dengan jumlah terlapor paling banyak terkait kasus judi yaitu 37,8 persen dari jumlah terlapor kasus judi di seluruh Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
