Bisnis.com, JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyampaikan keberatan secara tertulis ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penggunaan singkatan yang tidak umum dalam debat Pilpres 2024, seperti taktik calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming.
Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto, menjelaskan KPU memang meminta setiap tim pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menyampaikan evaluasinya ke penyelenggaraan debat kedua Pilpres 2024 akhir pekan lalu.
"Sudah kami sampaikan secara tertulis, evaluasi kami tentang debat kedua, termasuk penggunaan singkatan," ujar Andi di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2023).
Dia menjelaskan, TPN Ganjar-Mahfud merasa taktik penggunaan singkatan yang tidak umum malah akan mengaburkan subtansi dari debat.
Memang, pada debat kedua, Gibran menanyakan ke calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terkait SGIE. Masalahnya, Gibran tidak menjelaskan bahwa SGIE merupakan singkatan dari State of The Global Islamic Economy sehingga buat Cak Imin bingung.
"Untuk kami, ketika Mas Gibran bertanya singkatan yang tidak dipahami oleh Cak Imin dan moderator langsung memotong, tidak memberikan kesempatan kepada Mas Gibran untuk menjelaskan maksud singkatannya, publik yang dirugikan karena kehilangan subtansi yang penting tentang ekonomi syariah," jelas Andi.
Baca Juga
Oleh sebab itu, TPN Ganjar-Mahfud ingin pada debat ketiga, keempat, dan kelima nantinya KPU memastikan para calon presiden atau wakil presiden menanyakan pertanyaan secara jelas.
"Tanpa bermaksud untuk lebih menonjolkan ketidaktahuan dari calon [lawannya]," ungkap Andi.
KPU sendiri menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan debat kedua Pilpres 2024 bersama ketiga perwakilan pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden pada hari ini, Rabu (27/12/2023).
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan pihaknya akan mendengarkan setiap masukan dari perwakilan ketiga paslon dalam rapat evaluasi ini. Dia mengakui banyak catatan yang diberikan dari berbagai kalangan terkait penyelenggaraan debat kedua, termasuk soal penggunaan singkatan yang tidak umum.
"Iya pasti akan dievaluasi semua masing-masing, apakah mic-nya, apakah tampil tidak di podium, apakah peran moderator, singkatan-singkatan, bahasa asing, dan seterusnya. Nanti semua akan kita evaluasi," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (26/12/2023).
