Bisnis.com, JAKARTA – Debat calon wakil presiden (cawapres) berlangsung nanti malam. Ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan beradu argumen tentang isu ekonomi.
Debat cawapres adalah momen paling ditunggu banyak orang. Publik menanti para kandidat memaparkan racikan visi misi ekonominya guna mengawal transisi politik seiring dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jabatan Jokowi akan selesai pada 2024. Selama hampir 10 tahun memimpin Indonesia, dia telah memberikan legacy baik dari sisi ekonomi, politik, hukum dan keamanan. Di sisi ekonomi, pemerintahan Jokowi fokus untuk membenahi konektifitas melalui pembangunan infrastruktur secara besar-besaran.
Sampai dengan akhir Oktober 2023 lalu, jumlah jalan tol yang berhasil dibangun pada pemerintahan Jokowi mencapai 2.040 km atau 72,8% dari total jalan tol di Indonesia sepanjang 2.800 km.
Selain jalan tol, pemerintahan Jokowi juga secara massif membangun dan merevitalisasi sejumlah bandara maupun pelabuhan baik di pusat maupun di daerah. Jalan tol, bandara, dan pelabuhan itu kemudian terkoneksi dengan pusat-pusat industri maupun kawasan ekonomi strategis.
Sementara dari sisi kebijakan, pemerintahan Jokowi juga fokus untuk melakukan deregulasi. Lahirnya Omnibus Law Cipta Kerja, Omnibus Law Perpajakan, hingga Omnibus Law Sektor Keuangan adalah bagian dari proses deregulasi yang tujuannya untuk meningkatkan daya saing Indonesia.
Baca Juga
IMD World Competitiveness Ranking (WCR) 2023, misalnya, menempatkan Indonesia berada di peringkat 34 global. Angka ini membaik dibanding tahun 2020-2022 yang rata-rata berada di peringkat 40. Catatan penting dari kenaikan peringkat ini adalah perbaikan dari sisi efisiensi berusaha dan infrastruktur Indonesia.
Efisiensi berusaha Indonesia berada di ranking 20, unggul dari Malaysia yang ada di posisi 32. Sedangkan ranking infrastruktur Indonesia membaik ke angka 51. Infrastruktur Indonesia berhasil menyalip India yang secara global berada di peringkat 52.
Namun di balik capaian-capaian tersebut, ada beberapa pekerjaan rumah yang belum tuntas. PR terbesar adalah menghindarkan Indonesia dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap country.
Siapapun nanti presiden yang terpilih harus bisa membawa Indonesia naik kelas menjadi high income country. Legacy ’konektifitas’ dan deregulasi yang telah ditinggalkan oleh Jokowi harus dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.
Apalagi data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah bergerak dari angka 5%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Jokowi, dihitung dari tahun 2015-outlook 2023, hanya berada di kisaran 4,14 persen.
Padahal perkiraan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), syarat Indonesia untuk cepat naik kelas, pertumbuhan ekonomi wajib mencapai 6% - 7%.
Selain itu, persoalan pelik tentang turunnya kontribusi manufaktur dalam struktur produk domestik bruto (PDB), rendahnya tax ratio, beban anggaran yang menumpuk, besarnya porsi pekerja informal yang versi BPS per Agustus 2023 mencapai 59,31%, serta upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, menjadi persoalan lain yang harus diperhatikan oleh masing-masing kandidat.
Pembenahan struktur ekonomi perlu menjadi prioritas karena ini berkaitan dengan upaya untuk menyambut puncak bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2030-an. Jangan sampai bonus demografi menjadi bencana demografi.
Di luar syarat-syarat kuantitatif tersebut, upaya mewujudkan good governance melalui perwujudan kesetaraan hukum, pemberantasan korupsi, hingga jaminan terhadap kelangsungan demokrasi, juga perlu menjadi perhatian khusus dalam transisi politik pada 2024 nanti.
Apalagi Economist Intelligence Unit (EIU) masih menyematkan Indonesia sebagai negara berstatus flawed democracy atau demokrasi cacat. Corruption Perception Index (CPI) atau indeks persepsi korupsi Indonesia juga melorot di skor 34.
Narasi Perubahan AMIN
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang berada di nomor urut 3. Ketiga capres telah menawarkan gagasan untuk merespons tantangan tersebut dengan platform-nya masing-masing.
Paslon AMIN mengusung platform perubahan. Pasangan ini diusung oleh tiga partai parlemen yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS serta partai baru, salah satunya Partai Ummat.
Platform perubahan paslon AMIN itu tertuang dalam bentuk empat paradigma perubahan. Jika disimulasikan secara ringkas keempat fondasi itu akan mengubah paradigma dari persoalan penyelenggara pemerintah menjadi persoalan rakyat, dari cara pandang sektoral ke cara pandang kawasan, dari cara fokus ke pertumbuhan semata ke pertumbuhan dan berkelanjutan, serta pendekatan kolaborasi dan gotong royong.
AMIN termasuk yang paling detail mengungkapkan visi-misi ekonominya. Mereka bahkan secara spesifik menyoroti kondisi struktur ekonomi Indonesia. Soal pertumbuhan ekonomi, AMIN cenderung mematok target yang lebih moderat dengan angka 5,5 persen hingga 6 persen.
Target moderat itu didasarkan kepada perbandingan dengan dua kandidat lainnya yang mematok angka 7 persen serta capaian tertinggi selama pemerintahan Jokowi yang hanya 5,3 persen.
Adapun soal struktur ekonomi, AMIN mulai mengangkat isu tentang deindustrialisasi. Dalam dokumen visi misinya, mereka mendorong peningkatan kontribusi manufaktur ekonomi Indonesia yang saat ini terus tergerus hingga angka di kisaran 18 persen menjadi menuju 22,0%-23,0% pada 2019. Sementara itu dari pajak, Dari sisi pajak, Anies mematok target rasio pajak 13%-16% terhadap produk domestik bruto (PDB), dari posisi 2022 di level 10,4%, dengan melakukan perluasan basis dan perbaikan kepatuhan pajak.
Versi Keberlanjutan Prabowo-Gibran
Sementara itu, paslon Prabowo-Gibran mengusung platform keberlanjutan dan penyempurnaan. Prabowo dan Gibran adalah representasi pemerintah saat ini. Mereka diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari mayoritas partai pendukung pemerintah (Gerindra, Golkar, PAN), satu partai oposisi (Partai Demokrat), dan partai non parlemen maupun partai baru (PBB, PSI, Gelora, Garuda dan Partai Prima).
Platform keberlanjutan dan penyempurnaan direpresentasikan dalam 8 Asta Cita. Asta cita pertama terkait pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Kedua, pertahanan dan kemandirian negara. Ketiga, meningkatkan lapangan kerja. Keempat, peningkatan kualitas SDM. Kelima, hilirisasi dan industrialisasi. Keenam, pemerataan ekonomi. Ketujuh, reformasi politik termasuk pemberantasan korupsi. Kedelapan, peningkatan toleransi antar umat manusia.
Adapun dalam bidang ekonomi, Prabowo Gibran mematok target lebih optimistis. Target pencapaian pertumbuhan ekonomi di angka 6 persen hingga 7 persen. Angka ini cukup optimistis, tetapi harus dicapai sebagai syarat untuk lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah alias middle income trap.
Soal perbaikan struktur ekonomi, tidak ada penjelasan secara spesifik, termasuk mengenai ukuran-ukuran angkanya, Prabowo Gibran hanya memastikan bahwa hilirisasi dan industrialisasi menjadi salah satu fokus utama mereka. Ibu Kota Nusantara juga menjasi salah satu prioritas paslon nomor urut 2 sebagai pengusung narasi keberlanjutan.
Bagaimana dengan Ganjar-Mahfud?
Ganjar dan Mahfud MD mengusung platform percepatan dengan tagline kampanye ’Menuju Indonesia Unggul’. Koalisi pendukung Ganjar terdiri dari PDI Perjuangan (PDIP, PPP, Hanura, Perindo).
Fokus utama dari Ganjar Mahfud adalah percepatan di berbagai bidang mulai dari percepatan pemerataan pembangunan, pembangunan SDM, penguasaan sains dan teknologi, pembangunan ekonomi berdikari, sistem digital nasional, pelaksanaan demokrasi yang substantif, hingga politik dunia yang bebas aktif.
Ada tiga kata kunci yang akan menentukan proses percepatan program-program tersebut. Ketiganya yakni ketersediaan anggaran, pemberantasan korupsi, dan digitalisasi birokrasi.
Di sisi ekonomi, Ganjar-Mahfud menginginkan Indonesia dapat memiliki kekuatan ekonomi unggul berdaya saing yang mereka nilai telah terwujud apabila 17 Juta lapangan kerja baru telah terwujud dengan memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap tahun dan mengurangi jumlah pengangguran hingga mencapai tingkat penyerapan tenaga kerja optimal.
Ganjar dan Mahfud juga menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% melalui strategi untuk keluar dari middle income trap secara inklusif, dengan meningkatkan peran koperasi dan UMKM, dukungan usaha baru di seluruh wilayah Indonesia, pemanfaatan infrastruktur, ekonomi digital, pengelolaan ekonomi hijau-biru, serta pertumbuhan industri manufaktur di 7,5—8%.
Namun demikian, terlepas dari perbedaan dan perdebatan yang berlangsung keras akhir-akhir ini. Jika mencermati semua platform maupun visi-misi yang ditawarkan oleh para kandidat, mereka umumnya memiliki tujuan dan ujung yang sama yakni: Indonesia Emas 2045!
