Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin angkat bicara terkait dengan tingginya jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang meninggal dan hilang akibat penempatan ilegal.
Orang nomor dua di Indonesia itu pun menyatakan bahwa komitmen pemerintah untuk melindungi PMI terus ada. Menurutnya, penempatan ilegal tenaga kerja Indonesia erat kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Oleh sebab itu, dia menilai Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menekan angka tindakan kriminal ini, salah satunya dengan membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.
“Saya kira komitmen pemerintah untuk memberantas TPPO itu sudah [jelas], bahkan sudah ada timnya di bawah koordinasi Menko Polhukam,” ujarnya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada Senin (18/12/2023).
Dia menyebut melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021, pemerintah membuat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Terakhir, Wapres Ke-13 RI itu melanjutkan bahwa pimpinan gugus tugas tersebut diubah, dari semula Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
Baca Juga
Menurutnya, kebijakan tersebut makin menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan pelindungan bagi para pekerja migran.
Di masa mendatang, Ma’ruf menekankan bahwa selain penegakkan terhadap pelaku TPPO, perhatian kepada pekerja migran juga akan diberikan oleh pemerintah melalui fasilitas pembiayaan penempatan pekerja migran. Berapa besar bantuan pemerintah untuk biaya penempatan tersebut kini tengah dikaji Bersama.
“Komitmen pemerintah tentu ingin memberikan yang terbaik buat buruh migran, dan memberikan kemudahan dan keringanan untuk mereka,” imbuhnya.
Apalagi, dia menilai bahwa PMI telah memberikan kontribusi penting kepada bangsa dan negara ini sebagai penyumbang devisa terbesar kedua. Pemerintah pun terus berkomitmen memperbaiki tata kelola pelindungan terhadap PMI.
Oleh sebab itu, Wapres asal Tangerang itu pun memaparkan langkah-langkah strategis yang diperlukan.
"Pertama, seluruh instansi dan pemangku kepentingan terkait agar berkolaborasi untuk mewujudkan pekerja migran Indonesia yang berkualitas dan terampil, utamanya tersertifikasi secara internasional," urainya.
Kedua, dia meminta Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala BP2MI agar memperkuat konvergensi program pelatihan vokasi untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi PMI, khususnya keahlian dan keterampilan pekerja migran.
"Selanjutnya, sosialisasikan program dan regulasi dengan lebih baik," sebutnya.
Wapres juga mengingatkan pentingnya inovasi dan terobosan dalam tata kelola, pengawasan, serta perlindungan PMI.
Keempat, dia berpesan secara khusus kepada para pekerja migran dan warga negara Indonesia di luar negeri untuk pandai dan bijak menyesuaikan diri. Sebab, menurut Wapres, mereka membawa citra dan nama baik bangsa Indonesia.
"Patuhi peraturan di tempat ada berdiam. Terapkan pepatah air orang disauk, ranting orang dipatah, adat orang diturut," pinta Ma’ruf.
