Bisnis.com, JAKARTA - Calon Presiden (Capres) koalisi perubahan, Anies Baswedan menyebut bahwa dirinya merupakan Gubernur DKI Jakarta yang banyak mendirikan rumah ibadah nasrani atau Gereja.
Hal ini dikatakan Anies saat menjawab pertanyaan dari Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto terkait dengan keluhan dari kaum minoritas terkait dengan susahnya membangun rumah ibadah.
Mendengar pertanyaan tersebut, Anies menyebut bahwa selama dirinya bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, dirinya berhasil menuntaskan beberapa permasalahan terkait dengan izin pendirian gereja yang mandeg selama 30 tahun.
“Perlu disampaikan bahwa bertugas di Jakarta, ada ijin gereja yang mandeg 30 tahun tuntas kami selesaikan,” kata Anies dalam Debat Capres di KPU, Selasa (12/12/2023).
Anies pun mengatakan bahwa selama dirinya menjadi gubernur telah memberikan banyak kemudahan pembangunan rumah ibadah. Bahkan, katanya, tak hanya gereja melainkan pula rumah ibadah lain diberikan izin mendirikan bangunan.
Dengan adanya bukti tersebut, Anies mengklaim bahwa dirinya merupakan Gubernur DKI Jakarta yang menyandang predikat paling banyak menyokong pendirian gereja sepanjang sejarah.
"Dalam sejarah Gubernur Jakarta, yang banyak menderikan ijin gereja, adalah ABW [Anies Baswedan]. Ketika mereka tidak mampu mendapat ijin, kami hadir memberikan ijin kepada mereka,” ujarnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah menetapkan tema khusus untuk setiap sesi debat. Debat pertama pada 12 Desember akan membahas hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.
Debat kedua pada 22 Desember akan mengusung tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.
Tema debat ketiga pada 7 Januari 2024 mencakup ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, pengelolaan APBN.
Debat keempat pada 21 Januari 2024 akan membahas energi, sumber daya alam (SDA), SMN, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat.
Debat terakhir pada 4 Februari 2024 akan fokus pada teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan (Post-Covid Society), dan ketenagakerjaan.
Tema-tema tersebut merujuk pada visi nasional dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
