Bisnis.com, JAKARTA - Seorang pejabat senior Korea Utara (Korut) mengkritik Amerika Serikat (AS) karena menghalangi resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza, Palestina.
Media KCNA melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Korea Utara Kim Son Gyong mengklaim bahwa veto tersebut menunjukkan standar ganda AS.
Seperti diketahui, Amerika Serikat memveto resolusi yang menyerukan gencatan senjata dalam perang antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas di Gaza di Dewan Keamanan PBB, pada Jumat (8/12/2023).
Melansir Reuters pada Minggu (10/12/2023), resolusi gencatan senjata di Gaza gagal disahkan setelah AS memveto usulan tersebut dan Inggris menyatakan abstain.
“Penyalahgunaan hak veto Amerika Serikat untuk melindungi sekutunya yang membantai puluhan ribu warga sipil bukan hanya merupakan manifestasi dari standar ganda yang ilegal dan tidak masuk akal, tetapi juga puncak kejahatan yang tidak manusiawi,” kata Kim Son Gyong.
Dia berargumen bahwa AS melakukan hal yang bertentangan dengan dirinya sendiri dengan membiarkan pertempuran yang terus berlanjut di Gaza.
Baca Juga
Kim Son Gyong juga mengatakan bahwa AS sebelumnya juga mengutuk peluncuran satelit Korea Utara baru-baru ini yang tidak menimbulkan kerugian bagi negara lain.
Penasihat Keamanan Nasional AS, Korea Selatan dan Jepang bertemu untuk menegaskan kembali tanggapan terhadap ancaman Korea Utara, seiring Korea Utara memperingatkan akan mengerahkan lebih banyak satelit mata-mata.
Seperti diketahui, utusan AS untuk PBB Robert Wood mengatakan negaranya tidak mendukung seruan gencatan senjata di Gaza karena akan menciptakan kondisi pecahnya perang lagi.
“Meskipun AS sangat mendukung perdamaian yang langgeng, di mana baik Israel dan Palestina dapat hidup dalam damai dan aman, kami tidak mendukung seruan untuk segera melakukan gencatan senjata," katanya.
Menurutnya, hal ini hanya akan menjadi benih bagi perang berikutnya, karena Hamas tidak mempunyai keinginan untuk melihat perdamaian yang langgeng, untuk melihat solusi dua negara.
